Cek Fakta
Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung, tapi dipilih oleh DPRD. Usulan itu dikarenakan Pilkada secara langsung sangat berpotensi memecah belah masyarakat serta maraknya politik uang.
Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapat laporan maraknya politik uang dan transaksional di Pilkada, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.
"Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, di hadapan masyarakat konstituennya di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (28/02/2018).
Lebih lanjut, Bamsoet memperkirakan, Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019, masih akan diwarnai oleh isu politik identitas.
Baca Juga: Komnas HAM: Pilkada 2018 Jangan Pandang Perbedaan Etnis dan Agama
Menurut mantan ketua Komisi III DPR, saat ini mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama.
Pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah, menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.
"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipakai antara lain dengan menggunakan isu dukun santet, dimana banyak korban yang jatuh," tutur Bamsoet.
Hal seperti itu, lanjut Bamsoet, jelas merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut. Sebab itu, Bamsoet menilai ada baiknya untuk ke depannya Pilkada, mulai dari bupati, walikota hingga gubernur, tidak dilakukan secara langsung.
"Tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tetap bisa dilakukan secara langsung," kata Bamsoet.
Baca Juga: Mendagri Nilai Tak Masalah Tersangka Korupsi Ikut Pilkada 2018
Bamsoet juga berharap, hajatan politik 2018 dan 2019 tidak hanya bersifat prosedural, tapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas.
