Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah tapak DP 0 rupiah di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sedianya peletakan batu pertama itu dilakukan, Rabu (28/2/2018).
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan penundaan groundbreaking tersebut karena beberapa hal yang harus dicocokan skema pembayaran. Menurutnya harus dipastikan terlebih dahulu harga dan skema dari Rumah Tapak DP nol rupiah.
"Arahan saya jangan terlalu dipaksakan kalau memang belum ada yang sinkron tunda saja dulu pastikan dari harga dan skema itu kemaren belum ada sinkronisasinya," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Sandiaga menjelaskan pemprov tidak ingin membingungkan masyarakat dalam program Rumah Tapak yang merupakan program pemerintah bukan program swasta. Maka dari itu, pihaknya ingin memastikan program tersebut untuk masyarakat.
Baca Juga: Ini Spesifikasi Rumah Tapak DP 0 Rupiah di Rorotan, Cilincing
"Jangan terlalu terburu-buru tapi kami pastikan program ini bisa menyentuh keinginan kami memberikan rumah Dp 0 rupiah kepada masyarakat yang berada di level income atau penghasilan Rp 3,7 juta sampai angka Rp 7 juta," ucap dia.
Tak hanya itu, Sandiaga menuturkan tak ada masalah terkait lahan milik PT Nusa Kirana. Kata Sandiaga yang harus dicocokan yakni terkait harga dan skema rumah tapak agar tidak muncul keraguan masyarakat.
"Lahannya nggak ada msalah. Lahannya milik swasta, PT Nusa Kirana yang telah membangun Kelapa Gading dan mereka punya tekad yang sangat baik, jadi tidak perlu diragukan lagi. Tinggal mensinkronkan harganya, apakah ini masuk ke dalam proram pemerintah yang lagi kita dorong ini yang lagi kami sinkronkan, kami pastikan tidak ada timbul kerancuan disana," ucap dia.
Sandiaga menambahkan, salah satu alasan belum sinkron yakni belum ditentukannya apakah program tersebut masuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Salah satu yang belum sinkron itu apakah ini FLPP atau non FLPP. Karena kalau FLPP, ada batasan-batasannya nah itu yang harus kami sinkronkan," tandasnya.
Baca Juga: Anies-Sandi Bakal Bangun Rumah Tapak DP Nol Rupiah di Cilincing
