Infografis
Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap para pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia menjadi agen perdamaian. Khususnya pada tahun-tahun politik seperti sekarang ini.
Bambang menilai isu agama rentan untuk dimainkan di tahun politik. Sebab itu, ia berharap perdamaian sesama bangsa Indonesia tetap dipertahankan, meski ada perbedaan pandangan politik.
"Setiap orang harus menjadi agen perdamaian, terutama para sahabat saya di BKPRMI. Saya apresiasi dan dukung berbagai kegiatan dakwah yang dilaksanakan BKPRMI. Insya Allah menjadi ladang amal ibadah di hadapan Allah SWT," kata Bambang saat menerima BKPMRI di DPR, Jakarta, Senin (26/2/2018).
Salahsatu yang dikeluhkan BKPRMI kepada Bambang, yaitu maraknya penyerangan terhadap ulama.
Baca Juga: Diisukan Dukung Legalisasi LGBT, Ridwan Kamil: Itu Kampanye Kotor
Mereka berharap DPR mendorong aparat penegak hukum mengsut tuntas semua kasus penyerangan ulama, hingga terungkap motif di balik penyerangan tersebut.
"Kami sangat resah dengan adanya teror terhadap Ulama. Bagi kami, ulama manapun yang diteror, sama saja dengan menteror BKPRMI. Mudah saja mengatakan teror ini dilakukan orang gila, tapi apa iya? Saya mohon bantuan DPR RI bisa menindaklanjuti dan mencari titik terang terhadap tindakan teror ini," ujar Ketua DPP BKPRMI Sedek Rahman Bata.
Dalam kesempatan itu, BKPRMI juga menyampaikan kegelisahan mereka atas maraknya peredaran Narkoba di Indonesia.
Mereka juga berharap DPR tegas menolak perilaku zina dan Lesbi, Gay, Biseksual dan Trans Gender yang dinilai sangat meresahkan masyarakat.
Menanggapi itu, Politikus Partai Golkar mengatakan bahwa ia telah meminta kepada Komisi III dan Komisi VIII DPR untuk melakukan rapat dengan mitra kerja terkait, baik dari Kepolisian maupun Kementerian Agama untuk membahas peristiwa teror terhadap ulama.
Baca Juga: PKS Sebut Indonesia Darurat LGBT dan Miras
Ia pun meminta BKPRMI berperan dengan mengingatkan masyarakat supaya tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu tersebut, sehingga melakukan tindakan di luar hukum.
