Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mengkritik penyerapan anggaran tahap pertama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jakarta masih sangat rendah.
Total APBD Jakarta 2018 sebesar Rp77,117 triliun. Namun baru terserap 6 persen sampai akhir Februari 2018.
"Serapan yang kami nilai pada triwulan pertama ini masih rendah. Karena itu kami mendorong agar serapanya baik. Kenapa? Karena serapan itu yang menggulingkan ekonomi masyarakat," ujar Taufik seusai "coffee morning" di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2018).
Taufik tidak ingin catatan yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Pemprov DKI terulang.
Baca Juga: Mendagri Peringatkan Kepala Daerah Jaga APBD Selama Pilkada 2018
Pada November 2017 lalu, Taufik mengatakan Kementerian Keuangan menyoroti penyerapan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI pada APBD-P 2018.
"Seperti yang dismapaikan Menkeu November uang DKI di bank (ada) Rp20 triliun. Nggak boleh lagi (penyerapan) besar di ujung," kata Taufik.
Menurut Taufik acara coffe morning yang diselenggarakan Pemprov DKI dengan mengundang pimpinan DPRD, perwakilan komisi DPRD, dan fraksi DPRD Jakarta penting untuk membangun komuniaksi yang baik.
"Komunikasi yang intens ini dengan eksekutif saya kira penting untuk dilakukan sebagai sama-sama pemerintah," katanya.
Selain soal penyerapan, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini juga menyinggung pencatatan aset Pemprov DKI. Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, Taufik menyebut pencatatan aset harus baik.
Baca Juga: Bawaslu: Calon Petahana Berpotensi Gunakan APBD di Pilkada 2018
"Hal yang menurut kami perlu didiskusikan dengan eksekutif pertama soal aset. Jadi bukan hanya putar-putar pada aset tetap yang sudah ada. Tapi (juga) yang akan jadi aset semestinya tidak kalah pentingnya," kata Taufik.
