Suara.com - Partai Komunis Cina yang memerintah, telah mengusulkan menghapus sebuah klausul dalam konstitusi yang membatasi kepresidenan terhadap dua periode lima tahun. Artinya, Presiden Xi Jinping dapat tetap menjadi pemimpin setelah akhir masa jabatan keduanya di tahun 2023.
Langkah kontroversial tersebut telah menyulut diskusi di media sosial Cina dan mendorong pemerintah melakukan penyensoran. Beberapa istilah kunci pun menjadi sasaran penyensoran berat di Sina Weibo, microblog Twitter Cina sejak hari Minggu lalu.
Menurut situs pemantau sensor Cina Digital Times dan Free Weibo, frasa yang disensor meliputi:
1. Saya tidak setuju
2. migrasi
3. emigrasi
4. pemilihan kembali
5. istilah pemilihan
6. amandemen konstitusi
7. peraturan konstitusi
8. memproklamirkan dirinya sebagai kaisar
9. Winnie the Pooh
Baca Juga: Kontroversi Xi Jinping di Kongres Komunis Tiongkok
Tradisi membatasi kepresidenan Cina sampai 10 tahun muncul pada 1990-an, ketika pemimpin veteran Deng Xiaoping berusaha menghindari terulangnya kekacauan yang menandai era Mao.
Sejak Xi Jinping mulai berkuasa pada tahun 2012, dia telah menunjukkan kesiapan untuk menulis peraturannya sendiri.
Namun, banyak pengamat khawatir dengan prospek Xi Xi sebagai "kaisar seumur hidup", dan para kritikus mengatakan bahwa ini dapat membuat pembangunan Cina kembali seabad.
Cina mempekerjakan, jutaan orang memantau dan menyensor aktivitas internet. Jadi tidak mengherankan bahwa secara terang-terangan posting yang kritis, diblokir.
"Butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk menggulingkan imperialisme dan 40 tahun reformasi dan keterbukaan, kita tidak dapat kembali ke jenis sistem ini," kata Jianyuan Shunshui.
Baca Juga: Usai Kasus Jokowi, AS Juga Salah Sebut Xi Jinping Presiden Taiwan
"Salah satu alasan mengapa batas kepemilikan sangat berharga dan diadopsi oleh kebanyakan negara adalah kita membutuhkan darah segar untuk menjaga keseimbangan pendapat masyarakat yang berbeda," ungkap Renzituo 2hao.