Infografis
”Lagi pula, hasil penjualan lelang kembali kepada pejabat pemilik barang. Patut diantisipasi calon pembeli menawar tinggi di atas harga pasar, karena punya pamrih terhadap pejabat pemilik barang. Dalam hal ini, sangat terbuka peluang gratifikasi,” terangnya.
Selain itu, Alvin juga mengkritik brosur yang dikeluarkan Direktorat Lelang DJKN tak memuat penjelasan peraturan dan tujuan pelelangan tersebut.
”Kalau untuk mempromosikan Hari Lelang Nasional, apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan? Tidak menyerempet maladministrasi dan gratifikasi? Lagi pula, sejak kapan ada Hari Lelang Nasional? Maaf, saya benar-benar baru hari ini tahu ada Hari Lelang Nasional,” cecarnya.
Direktur Lelang DJKN Lukman Effendi menjelaskan, pelelangan itu masuk dalam rangkaian peringatan 110 tahun Lelang Indonesia.
Baca Juga: Mitsubishi Serahkan 10 Mobil Listrik ke Pemerintah Indonesia
“Pelelangan ini masuk dalam acara peringatan 110 tahun Lelang Indonesia. Ini untuk memperkenalkan lelang sebagai salah satu mekanisme jual beli yang aman, transparan, objektif, dan berkepastian hukum," kata Effendi, Senin (26/2).
Effendi menjelaskan, seluruh objek lelang milik JK dan pejabat negara itu adalah barang bergerak yang mengandung unsur memorabilia atau kenangan.
Kelebihannya, kata dia, semua barang-barang berharga itu dilelang dengan batasan harga tak terlampau tinggi.
"Dana yang dihasilkan dari pelelangan ini akan diperuntukkan bagi kegiatan sosial sesuai yang direkomendasikan penjual atau pemilik barang. Negara, dalam pelelangan ini juga mendapat untung dari sektor bukan pajak, yakni bea lelang,” jelasnya.
Koleksi pribadi yang dilelang tersebut antara lain sepatu merk JK Collection, kain batik, kain tenun, songket nusantara, baju batik, gitar, lukisan, seperangkat alat golf, sepeda, cookies jar keramik, tas, sepatu, jaket kulit, sajadah, badge tenis meja, jam tangan dan dasi.
Baca Juga: Penaikan Pertamax Dinilai Wajar karena Ini
Selain koleksi milik Wakil Presiden, barang yang dilelang milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri BUMN Rini Soemarno; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil; Menteri Kesehatan Nila Moeloek; dan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
