Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik, Puan Maharani enggan mengomentari peluangnya menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019, karena pencalonan cawapres menjadi kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Saya tidak mau komentar soal itu, belum ada pembicaraan langsung soal itu," kata Puan usai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan, di Denpasar, Minggu seperti dilansir Antara.
Puan mengakui sudah ada pembicaraan terkait sosok cawapres yang akan diajukan PDI Perjuangan namun dirinya menolak untuk bicara mengenai nama-nama calon tersebut.
Puan mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima masukan terkait sosok cawapres namun keputusan akhir ada di Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati.
Baca Juga: Menteri Susi Ingin Sumbang Angsa di Danau Sunter, Tapi Takut Ini
"Ketua Umum PDI Perjuangan yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan cawapres dengan pertimbangan yang matang kemudian menentukan siapa yang akan diusulkan," ujarnya.
Puan mengatakan penentuan cawapres dilakukan setelah menjalin komunikasi politik dengan Joko Widodo dan partai politik pendukung sehingga nama-nama yang ada akan dilihat serta didalami semua kemungkinan yang akan terjadi.
Menurut dia, dalam penentuan cawapres tersebut sangat dinamis karena kalau saat ini disebutkan ada lima nama yang diajukan, beberapa waktu kemudian bisa menjadi 10 nama.
"Politik itu dinamikanya sangat dinamis, sekarang disebutkan lima nama, nanti jadi sepuluh nama atau kemudian mengerucut jadi tiga nama. Karena itu kami mengikuti terus dinamikanya," katanya.
Menurut dia cawapres Jokowi harus mengedepankan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, keberagaman, toleransi beragama, peduli terhadap rakyat kecil dan bisa mengimplementasikan program-program kerakyatan yang berpihak pada rakyat.
Baca Juga: Kalahkan Sandiaga, Menteri Susi Sempat Kasih Ejekan
