Infografis
"Surat-surat tersebut jelas merupakan produk administrasi yang tidak sah, karena tindakan menggunakan nama partai, lambang dan logo partai, kop surat partai dan stempel partai Hanura, di luar wewenang dan legalitas yang sah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat," katanya.
Terkait adanya dugaan surat palsu tersebut, Petrus mengatakan sudah melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan Polisi Polda Metro Jaya No. : LP/338/1/2018/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2018, saat ini Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan.
Petrus pun meminta pemerintah dan pihak lainnya untuk tidak berhubungan dengan DPP Partai Hanura versi Daryatmo dan Sarifuddin Sudding.
"DPP Partai Hanura pimpinan Dr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal menyatakan tidak bertanggung jawab atas segala tindakan Daryatmo dan Sarifuddin Sudding yang mengatasnamakan DPP Partai Hanura," celotehnya.
Baca Juga: Ronaldo Dua Gol, Real Madrid Hantam Alaves 4-0
"Karena tindakan yang mereka lakukan jelas merupakan tindakan pribadi karenanya menjadi tanggung jawab pribadi Daryatmo dan Sarifuddin Sudding," tukas Petrus.
