Infografis
Suara.com - GNPF dan PA 212—dua kelompok anti-Ahok—berencana melakukan aksi saat sidang peninjauan kembali vonis Basuki Tjahaja Purnama digelar Pengadilan Negara Jakarta Utara, Senin (26/2) pekan depan.
Gatot Saptono, Penasihat PA 212, mengatakan aksi itu untuk mendesak majelis hakim menolak PK yang diajukan Ahok atas novis 2 tahun penjara.
"Sebab begini, yang saya dengar dari ahli hukum, kalau Ahok ini dikabulkan PK-nya, berarti dia akan dibebaskan dengan status bukan tahanan dan bukan narapidana. (Ahok) Itu akan melenggang ke Istana," katanya di gedung Joang, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018).
Gatot yang berstatus tersangka kasus makar tersebut mengkhawatirkan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan menduduki jabatan penting jika PK-nya dikabulkan.
Baca Juga: Marak Kecelakaan di Proyek Pemerintah, DPR Mau Gunakan Hak Angket
"(Kalau PK dikabulkan) Dia akan bisa menjadi calon presiden 2019 atau Wapres atau apa pun. Ini yang meresahkan kami," kata Gatot yang oleh kelompoknya disapa Al Khathathath.
Ahok mengajukan PK ke MA pada tanggal 2 Februari 2018. PK tersebut terkait vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Mei 2017. Sidang PK akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2/2018).
Majelis hakim yang akan memimpin sidang PK Ahok adalah hakim Mulyadi, Salman Alfaria dan Tugianto. Sementara, mantan Bupati Belitung Timur itu akan didampingi oleh kuasa hukumnya Fifi Lety Indra, Josefina Agatha Syukur, dan Daniel.
