Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengajak para ulama dan umat Islam di seluruh Tanah Air untuk bersama-sama dengan pemerintah menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon, pada Rabu, (21/2/2018), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
"Inilah tugas kita bersama, baik ulama, umaro, dan kita semuanya untuk menjaga agar negara kita tetap sejuk, aman, damai, tidak ada konflik-konflik sekecil apa pun, sehingga pembangunan kesejahteraan, kemakmuran negara kita bisa terus ditingkatkan," ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah menjelang pesta demokrasi yang akan berlangsung di Tanah Air dalam waktu dekat.
Baca Juga: Jokowi Tak Mau Indonesia Terjebak Dalam Middle Income Trap
"Jangan sampai karena Pilkada, persaudaraan kita, kerukunan kita, persatuan kita, ukhuwah kita menjadi retak. Karena biasanya kalau sudah masuk ke Pilkada itu ada saja yang manas-manasi, ngompor-ngompori, membuat kabar yang tidak benar," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Presiden berharap Rakernas kali ini yang mengusung tema 'Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan menuju Orde Nasional', dapat menghasilkan pemikiran hebat dan gagasan nyata para ulama yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.
"Sebagai umaroh saya berkepentingan untuk memperoleh saran, untuk memperoleh masukan-masukan, dan yang terutama untuk memperoleh doa dari para ulama yang hadir di acara ini," ucapnya.
Tak lupa, Presiden berharap silaturahmi pemerintah dengan para ulama dapat terus ditingkatkan, mengingat pentingnya peran ulama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.
"Bagi saya ulama juga penyalur suara dari masyarakat, suara dari rakyat, suara dari umat, suara dari santri, suara dari pondok pesantren-pondok pesantren di seluruh Tanah Air," ujar Presiden.
Baca Juga: Belum Mau Teken UU MD3, Jokowi: Semua Tak Mau Demokrasi Mundur
