Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/2/2018), kembali memeriksa Bupati Ngada, Marianus Sae, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek-proyek di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur tersebut. Dalam pemeriksaan KPK mengklarifikasi peran Marianus dan tersangka Wilhelmus Iwan Ulumbu yang diduga sebagai pemberi suap.
Marianus, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan pada 10 Februari lalu, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap dari Wilhelmus alias Baba Aming, yang merupakan Direktur PT Sinar 99.
"Tentu saja kami klarifikasi lebih lanjut apa peran yang bersangkutan dalam kasus yang sekarang sedang diproses ini, terkait dengan dugaan penerimaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta.
Selain itu, kata dia, KPK juga mengklarifikasi lebih lanjut soal komunikasi-komunikasi sebelumnya antara dua tersangka terkait suap proyek-proyek di Kabupaten Ngada itu.
Adapun Marianus enggan berkomentar seusai menjalani pemeriksaan.
Wilhelmus merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek-proyek sejak 2011. Ia diduga menyetor sejumlah uang kepada Marianus sebagai fee proyek.
Wilhelmus membukakan rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus pada 2015. Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar Rp4,1 miliar.
Pemberian dilakukan pada November 2017 Rp1,5 miliar secara tunai di Jakarta, Desember 2017 terdapat transfer Rp2 miliar dalam rekening Wilhelmus, 16 Januari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp400 juta, dan pada 6 Februari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp200 juta.
Pada 2018, Wilhelmus dijanjikan proyek di Kabupaten Ngada senilai Rp54 miliar terdiri atas pembangunan jalan Poma Boras Rp5 miliar, jembatan Boawe Rp3 miliar, jalan ruas Ranamoeteni Rp20 miliar, ruas jalan Riominsimarunggela Rp14 miliar, ruas jalan Tadawaebella Rp5 miliar, ruas jalan Emerewaibella Rp5 miliar, dan ruas jalan Warbetutarawaja Rp2 miliar.
Sebagai penerima, Marianus disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
