Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menghentikan sementara pengerjaan proyek-proyek elevated construction di seluruh Indonesia.
Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan mengecek lebih dulu pengerjaan berat di atas.
"Begini, saya nanti harus cek apakah beliau moratorium pada proyek-proyek pemerintah pusat atau juga Pemda. Karena itu berbeda," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).
Penghentian sementara ini menyusul terjadinya kecelakaan di proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) tadi pagi.
Baca Juga: Pembangunan LRT di Jakarta Jadi Terlambat karena Hujan
Meski begitu, Anies berharap monatorium yang baru disampaikan Menteri Basuki ini tidak termasuk dengan pembangunan yang dikerjakan pemerintah Jakarta, yakni proyek Ligth Rail Transit rute Kelapa Gading-Velodrome. Sebab, LRT rute tersebut pengerjaannya tengah dikebut untuk keperluan Asian Games 2018.
"Kami memang ada proyek seperti LRT, tapi itu dikerjakan oleh Jakpro. Dan itu proyek daerah yang dikerjakan di Jakarta. Jadi seharusnya tidak terkait. Nanti saya harus cek," kata Anies.
Ia menjelaskan, untuk pembangunan Mass Rapid Transit fase satu Lebak Bulus-Bundaran HI pengerjaannya fokus di bawah tanah. Pengerjaan berat di atas, kata dia, sudah selesai.
"Setahu saya yang elevated (MRT) sudah selesai, tapi underground masih jalan. Kalau elevated, LRT yang masih jalan di tempat kami itu adalah proyek pemprov yang dikerjakan BUMD. Jadi setahu saya tidak ada kaitannya," katanya.
"LRT yang dikerjakan Jakpro ini untuk kepentingan Asian Games jadi memang harus jalan," Anies menambahkan.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Uji Coba LRT Palembang Maret 2018
Lebih jauh, ia berencana menghubungi Menteri Basuki. Anies ingin menayakan penghentian sementara pengerjaan proyek elevated di seluruh Indonesia.
"Saya akan telepon Pak Basuki soal kepastiannya," kata dia.
Sebelumnya Menteri Basuki beralasan penghentian sementara pembangunan elevated dilakukan agar Komite Keselamatan Konstruksi bisa melakukan audit terhadap seluruh proyek infrastruktur yang memakai pengerjaan berat di atas atau elevated.
"Tadi pagi saya bicara dengan asisten pembangunan, untuk mekanisme pengawasan. Ternyata dilakukan berbeda antara pemerintah pusat dan pemprov. Pemprov mengawasi proyek yang dilakukan Pemprov. Sementara yang dikerjakan pemerintah di awasi pemerintah pusat pula. Meskipun lokasinya di DKI Jakarta," katanya.
