Bupati Lampung Tengah: Saya Tidak Terjaring OTT KPK

Reza Gunadha Suara.Com
Kamis, 15 Februari 2018 | 11:49 WIB
Bupati Lampung Tengah: Saya Tidak Terjaring OTT KPK
Bupati Lampung Tengah, Mustafa. [Foto: Humas Pemkab Lampung Tengah]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Bupati Lampung Tengah sekaligus Calon Gubernur Lampung, Mustafa, membantah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Saya saat ini menghadiri apel siaga Polda-TNI menghadapi pilkada di Lampung," kata Mustafa di Lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung, seperti dilansir Antara, Kamis (15/2/2018).

Terkait penangkapan beberapa orang dalam OTT KPK di Lamteng, ia mengaku mengetahuinya dan siap memberikan keterangan kepada penyidik KPK untuk diperiksa.

Mustafa mengakui sebagai warga negara, siap menghadap KPK untuk memberikan keterangan terkait OTT tersebut, guna penegakan hukum.

Baca Juga: Hati-hati, Minum Soda Bisa Berdampak Buruk bagi Kesuburan!

Mustafa yang menjalani cuti dari jabatan sebagai Bupati Lamteng karena mencalon gubernur itu mengakui, dirinya berada di Jakarta saat KPK melakukan OTT.

“Saya lagi di Jakarta, me jenguk kerabat yang sedang sakit. Setelah itu menuju Lampung untuk menghadiri apel siaga pilkada,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di Lampung Tengah dan Jakarta.

"Jadi, kami konfirmasi memang ada kegiatan tim di lapangan di Lampung dan di Jakarta. Kami amankan totalnya 14 orang, ada yang di Lampung ada yang di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis dini hari.

Ke-14 orang itu terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan ada juga pihak swasta.

Baca Juga: PSG Memble di Eropa, Adrien Rabiot Bingung

Selain itu, kata dia, lembaganya juga mengamankan sekitar Rp1 miliar dalam OTT di Lampung Tengah itu.

"Kami temukan uang di kardus dengan pecahannya 50 ribu dan 100 ribu rupiah dengan total sekitar Rp1 miliar. Indikasinya terkait dengan adanya kebutuhan persetujuan terhadap DPRD. Jadi, pihak-pihak pemkab butuh persetujuan pada DPRD kemudian dilakukan sejumlah upaya untuk pemberian hadiah atau janji tersebut," ungkap Febri.

Ia menyatakan bahwa belum ada unsur kepala daerah yang diamankan dalam OTT itu.

"Jadi, masih (anggota) DPRD. DPRD diamankan di Jakarta dan Lampung. Kemudian ada pegawai dan pejabat Pemkab Lampung Tengah dan ada pihak swasta. Sampai saat ini tim masih di lapangan," ujarnya lagi.

Ia mengatakan, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan itu.

Mereka yang diamankan di Lampung akan diperiksa di kantor polisi setempat, sedangkan yang diamankan di Jakarta langsung dibawa ke kantor KPK.

"Anggota DPRD yang di Lampung dibawa ke kantor polisi, kalau yang diamankan di Jakarta kami bawa ke kantor KPK," ujar Febri pula.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI