Infografis
Suara.com - Rapat Pleno Fraksi PKS di DPR dan DPRD yang diikuti lebih dari seribu orang, berkomitme untuk mengawal khidmat PKS pada rakyat yang disebut "Tiga Pro", yaitu Pro kerakyatan, Pro keummatan, dan Pro Pengokohan Nasionalisme Indonesia.
"Setiap anggota legislatif PKS di semua tingkat harus paham, menghayati, dan membumikan tiga pro ini dalam setiap sikap dan kebijakan politiknya. Tidak boleh kebijakan Fraksi PKS keluar dari tiga koridor ini," kata Ketua Anggota Legislatif Nasional PKS, Jazuli Jawaini dalam siaran pers, Rabu (24/2/ 2018).
Secara konkret, lanjut dia, anggota legislatif (Aleg) PKS harus selalu hadir di tengah-tengah rakyat, memahami setiap kebutuhan rakyat, menyelami semua kesulitan dan penderitaan rakyat, berempati dengan permasalahan mereka.
Dengan demikian, kata dia, Aleg PKS diharapkan akan pro rakyat. Fraksi PKS seluruh Indonesia juga telah menghadirkan terobosan hari aspirasi rakyat agar seluruh rakyat semakin mudah menemui dan menyampaikan aspirasinya kepada Aleg PKS.
Baca Juga: Lagi-lagi Ronaldo Ukir Sejarah di Liga Champions
"Di tengah ekonomi rakyat yang sulit, Fraksi PKS tegas berpihak pada rakyat dengan menolak dan mengkritisi kebijakan penaikan harga-harga kebutuhan pokok, tarif listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Kita juga kritisi berbagai kebijakan impor seperti impor beras, garam, kedelai, dan lainnya yang jelas merugikan petani," ujar Jazuli.
Selain itu, kata dia, Fraksi PKS DPR juga menginisiasi RUU pro rakyat. Salah satunya, RUU Kewirausahaan yang diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi rakyat.
Pro keummatan, lanjut Jazuli, dilakukan dengan cara selalu dekat dan menjaga silaturahim dengan kyai, ulama, habaib, dan tokoh-tokoh agama agar setiap langkah dan kebijakan Fraksi PKS tidak menyimpang dari nilai-nilai agama dan aspirasi umat. Serta selalu terdepan dalam merespon isu-isu keummatan.
"Maka sikap Fraksi PKS tegas menolak perzinahan, perilaku LGBT, peradaran miras secara bebas, dan bahaya narkoba karena bukan saja bertentangan dengan nilai-nilai agama, akhlak, lebih dari itu merusak masa depan generasi bangsa," tutur Jazuli.
Jazuli memgklaim, Fraksi PKS juga terdepan dalam memperjuangkan legislasi yang mengatur masalah umat dengan keberpihakan yang kuat pada kepentingan umat seperti UU pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU Pengelolaan Dana Haji, termasuk RUU Pendidikan Pesantren, RUU KUHP, RUU Pelarangan Minuman Beralkohol.
Baca Juga: Fachri Albar Tersangka Narkoba, Renata Kusmanto Diminta Sabar
Di daerah Aleg-Aleg PKS DPRD juga aktif melahirkan perda-perda yang menumbuhkan semangat keberagamaan.
