Infografis
"Perintah tersebut membuktikan bahwa Duterte adalah seorang macho-fasis. Pemerintah Filipina kekinian dikuasai seorang fasis," tegas aktivis Partai Gabriela sekaligus anggota parlemen, Emmi De Jesus.
Sementara lembaga pemantau HAM internasional, Human Rights Watch, menilai pernyataan Duterte tersebut adalah bentuk kekerasan verbal yang melanggar hukum humanitarian internasional.
"Pernyataan Duterte akan menembak vagina perempuan NPA adalah pelanggaran HAM. Pernyataan itu bakal memicu konflik massal, karena dilontarkan saat terjadi konflik," tegas pernyataan sikap HRW.
Kecaman tersebut ternyata ditanggapi tak serius oleh instansi kepresidenan.
Harry Roque, Juru Bicara Duterte, justru menjawab kecaman tersebut memakai lelucon.
"Kalian tahu, pada saat tertentu, para feminis tersebut berlaku sangat berlebihan. Ayolah, ini (pernyataan Duterte) sangat lucu. Tertawa sajalah."
Untuk diketahui, NPA/PKF sejak tahun 1967 mendeklarasikan perang terhadap pemerintah reaksioner Filipina, sebagai jalan pembebasan kaum tani, buruh, perempuan, pemuda, pelajar, dan kaum minoritas.
Mereka menilai, meski rezim silih berganti, namun kebijakan pemerintah tetap tidak pro terhadap rakyat miskin.
Kekinian, hubungan NPA/PKF dengan Duterte kembali memanas, setelah sang presiden membombardir sekolah-sekolah suku minoritas Lumads di selatan Filipina.
Baca Juga: Apa Manfaatnya Sunat bagi Kesehatan Lelaki?
