Infografis
Suara.com - Secara resmi, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD melalui rapat paripurna DPR, di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018).
Pantauan Suara.com, setelah Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas membacakan laporan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon selaku pimpinan sidang minta pendapat seluruh Fraksi apakah RUU MD3 bisa disahkan.
"Apakah revisi Undang-undang MD3 dapat disetujui?" tanya Fadli Zon dan dijawab "setuju" oleh semua anggota DPR yang ada di ruang sidang.
Fadli kemudian mengetuk palu sidang bertanda revisi Undang-Undang MD3 telah disepakati.
Sebelum disahkan, Fraksi Nasdem dan PPP melakukan interupsi atas rencana pengesahan RUU MD3 itu. Karena interupsinya tak digubris, kedua Fraksi pun melakukan aksi walk out.
"Substansi-substansi yang ada di dalam draf revisi yang akan kita setujui hari ini, terlalu banyak hal-hal absurd, terlalu banyak kepentingan-kepentingan kelompok," kata Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate sebelum WO dari ruang sidang.
Johnny juga sempat meminta agar pengesahan revisi UU MD3 ditunda, sebab di dalamnya terdapat klausul yang dinilai akan membuat citra DPR semakin buruk di mata publik.
"Setelah kami baca, di dalam revisi ini ternyata terbuka peluang akan terbentuknya oligarki kekuasaan di DPR RI. Terbuka peluang DPR RI akan semakin dibenci masyarakat dan citra DPR akan semakin buruk," ujar Johnny.
Pernyataan Johnny ditambahkan oleh anggota Fraksi Nasdem lainnya, Hamdani. Menurut dia, pengesahan revisi UU MD3 harus ditunda untuk menjaga citra DPR di mata publik.
Namun, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon yang memimpin sidang menyatakan sidang tetap dilanjutkan. Sementara itu, seluruh anggota Fraksi Nasdem bergegas keluar ruangan.
