Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum Gubernur Jambi Zumi Zola mengklaim, kliennya dipaksa oleh oknum anggota DPRD Jambi ketika proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jambi tahun anggaran 2018.
Zola ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi menerima gratifikasi Rp6 miliar dari pengusaha, terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2014-2017.
Kasus yang menjerat Zola merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pembahasan RAPBD. Dalam kasus tersebut, tiga anak buah Zumi menjadi tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan.
KPK menduga suap yang diberikan oleh ketiga anak buah Zola kepada anggota DPRD Jambi karena atas perintah Zola.
Baca Juga: Wartawan Diperlakuan Tak Mengenakkan di Pernikahan Vicky Prasetyo
"Dari sisi hukum, mencermati fakta yang terungkap dari awal, permasalahan ini diawali dari adanya upaya pemaksaan yang di istilahkan dengan ‘uang ketuk’ dari oknum di DPRD," ujar Farizi, di Ariobimo Sentral, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).
Farizi menceritakan, cara yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengancam tidak akan hadir dalam rapat paripurna Pengesahan RAPBD Propinsi Jambi tahun 2018.
"Cara yang dilakukan oknum tersebut adalah mengancam tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD Propinsi Jambi tahun 2018. Permintaan ‘uang ketok’ tersebut oleh Zumi Zola bersama pejabat-pejabat pemerintah daerah terkait disepakati untuk ditolak," ucap Farizi.
Namun, kata Farizi, oknum DPRD tersebut tetap memaksa dan mengancam tidak akan menyetujui persetujuan RAPBD. Dengan demikian, unsur pemaksaan tersebut tetap dipenuhi.
"Karena nasi sudah jadi bubur, dan fakta tak bisa dipungkiri, Zumi Zola mengimbau pejabat pemprov agar dapat menjelaskan sejujur-jujurnya di hadapan penyidik KPK tentang tindakan pemaksaan dari oknum DPRD untuk mendapatkan persetujuan RAPBD," tuturnya.
Baca Juga: Bolehkah Anak Konsumsi MPASI Instan?
Tak hanya itu, Farizi menceritakan terkait kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi, kliennya menceritakan bahwa permasalahan tersebut bermula dari ketidaksepahaman dalam rancangan RAPBD antara pemprov dengan DPRD.
