Infografis
Suara.com - Dua sanksi dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, ternyata belum membuat Arief Hidayat tergerak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
Sikap Arief tersebut, membuat sejumlah dosen yang mengajarkan mata kuliah hukum kebingungan mengajarkan etika profesi hukum kepada mahasiswanya.
Hal itu diakui oleh Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga Surabaya Herlambang Perdana Wiratman, ketika menyampaikan keterangan pers untuk mendesak Arief mundur bersama dengan 54 profesor dari Universitas ternama lainnya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Puri Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).
"Kalau memang tidak mundur, kami sebagai dosen yang mengajar standar etika hukum kepada mahasiswa ini bagaimana, setelah dua kali kena sanksi, tapi tidak mundur ini, bagaimana? " kata Herlambang.
Baca Juga: Anies: Jurnalis Meneruskan Tradisi Perjuangan
Arief Hidayat telah kali kedua terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pada tahun 2016, Arief Hidayat pernah mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK.
Pemberian sanksi dilakukan lantaran Arief dianggap melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono, untuk "membina" seorang kerabatnya.
Untuk kali kedua, Dewan Etik MK menyatakan Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan.
Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik, sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, 6 Desember 2017.
Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.
Baca Juga: Pengacara: Zumi Zola Siap Ditahan KPK
Dalam pemeriksaan oleh Dewan Etik, Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.
