Infografis
Suara.com - Pemerintah mengakui masih ada ketimpangan sosial pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden RI Yanuar Nugroho mengatakan, adanya ketimpangan sosial akibat dampak dari beragam persoalan pembangunan infrastrukfur yang sejak lama tak terselesaikan.
"Iyalah masih (Ada ketimpangan), dan ini jangka panjang. Ini dampak dari masalah pembangunan yang cukup lama, dan pada zaman pemerintahan saat ini, kami mencoba untuk sedapat mungkin menanggapi beberapa persoalan ketimpangan," ujar Yanuar di Pisa Cafe, Menteng, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Baca Juga: Maarif Award 2018, Mencari Sosok Pejuang Kemanusiaan di Pelosok
Pernyataan Yanuar menanggapi hasil survei International NGO Forum on Indonesian (INFID) terkait Indeks Ketimpangan Sosial 2017 sebesar 5,6 persen.
Adapun survei mengambil 2.250 partisipan di 34 provinsi selama dua bulan, yakni dari September hingga November 2018.
Yanuar menyebut, kepemimpinan Jokowi-JK fokus membangun infrastuktur di daerah dalam dua tahun pertama kekuasaannya.
Hal ini dilakukan agar akses menuju daerah terpencil dapat dijangkau, sehingga membuka keterisolasian warga.
"Kalau kami lihat, di dua tahun pertama memang fokus infrastruktur. Kenapa? Pertama membuka isolasi. Jadi tempat-tempat yang dtimpang ditanyakan mengapa daerah-daerah kaya sumber daya alam, tapi masih tetap miskin, karena salah satunya karena mereka terisolasi. Jadi tujuan adanya infrastruktur membuka isolasi," jelasnya.
Baca Juga: Cantik-cantik, Pramugari Ini Cuma Buat Iseng Andika Kangen Band
Karenanya, dampak pembangunan infrastuktur tersebut, tak langsung dirasakan warga. Namun, dampak positif proyek itu bisa dirasakan pada 5 sampai 8 tahun sejak pembangunan selesai.
