Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Kementerian Agama punya alasan melakukan hal itu.
Menteri Agama Lukman Hakim menjelaskan, rencana ini bertujuan untuk elaborasi. Pemerintah berupaya memfasilitasi pengumpulan zakat dari ASN muslim.
“Pemerintah itu ingin memfasilitasi optimalisasi penghimpunan zakat bagi ASN muslim. Kami ingin mengklarifikasi dengan kabar yang beredar terkait pengumpulan zakat dari ASN muslim. Bahwa pemberitaan terkait dengan pemerintah ingin memaksa bahkan memotong dan memungut zakat itu menimbulkan berbagai konotasi," kata Lukman di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2018).
Menurut Lukman, rencana ini bukan hal baru karena sudah ada landasan hukumnya. Dasar hukum itu diambil dari UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Permenag 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
Baca Juga: Menteri Agama: PNS Bisa Tolak Gajinya Dipotong untuk Zakat
“Apa yang sedang kami lakukan bukan barang baru karena ya untuk lebih mengaktualisasikan potensi dana zakat yang besar. Potensi yang dimiliki ASN muslim bisa dioptimalkan dengan baik. Digarisbawahi, nggak ada kewajiban tapi yang ada pemerintah memfasilitasi khususnya ASN muslim untuk menunaikan ibadah dengan menyisihkan pendapatannya," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, akan ada akad atau surat perjanjian persetujuan untuk dipotong zakat atau tidak. Namun, pengelolaannya akan diukur dari gaji ASN secara utuh kemudian diukur aturan nishab.
"Nilai nishab per bulan sekitar Rp 4,1 juta sekian. Ini belum jadi ketentuan. Ini masih sebatas wacana karena masih mendengar berbagai masukan," tutur Lukman.
Selanjutnya, dana zakat itu akan dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga-lembaga amil zakat dari ormas Islam. Lantas dana zakat itu akan digunakan untuk kepentingan bersama yang diarahkan untuk pendidikan, membangun lembaga pendidikan, untuk membangun rumah sakit atau untuk kesehatan serta bantuan peristiwa bencana alam.
Baca Juga: Ini Tanggapan Sri Mulyani Soal Gaji PNS Dipotong untuk Zakat
