Infografis
Suara.com - Setelah molor hampir 3 jam, pukul 11.50 WIB sidang Praperadilan Fredrich Yunadi akhirnya dimulai, Senin (5/2/2018). Persidangan perdana praperadilan ini dipimpin oleh Majelis Hakim Tunggal Rathmoho.
Namun pihak KPK sebagai termohon tidak hadir dalam persidangan ini. Lembaga Antirasuah itu hanya mengirimkan surat ketidakhadirannya.
Hakim Rathmoho mengatakan tidak bisa menerima surat dalam persidangan.
"Kalau surat, kami entah itu hakim entah itu majelis tidak punya kuasa menerima. Kalau ada surat itu sampaikan ke bagian depan di bagian umum, dari situ di disposisi dari Ketua atau pimpinan ditujukan ke hakim yang bersangkutan," kata dia.
Baca Juga: Setnov Kembali Bersidang Korupsi e-KTP, Ada 7 Orang Bersaksi
Karena ketidakhadiran KPK, hakim pun menunda sidang perdana praperadilan tersebut selama sepekan.
"Berarti termohon tidak bisa hadir, untuk itu seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kami akan memangil satu kali lagi termohon. Ini termohon di Jakarta Selatan, jadi panggil sekali lagi pada Senin 12 Februari 2018 untuk hadir dipersidangan," ujar dia.
Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Sapriyanto Refa menuding bahwa KPK tidak menghormati proses peradilan. Sebab pihak KPK tidak menghadiri persidangan. Oleh sebab itu ia meminta hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran KPK.
"Ini pelanggaran perundang-undangan, tidak menghargai yang mulia dan persidangan. Menurut kami sudah dipanggil patut, maka panggilan sudah sah, kami meminta sidang dilanjutkan," kata dia menanggapi.
Menurut Sapriyanto, KPK sengaja tidak hadir dalam sidang praperadilan perdana ini untuk mengulur waktu dengan tujuan menggugurkan. Sebab Pengadilan Tindak Pidana Tipikor akan menggelar Sidang dakwaan Fredrich, Kamis (8/2/2018) mendatang, dengan begitu nanti secara otomatis praperadilan Fredrich gugur.
Baca Juga: Setnov Tak Ingin Urus Praperadilan Fredrich Yunadi
"Ini sudah didesign untuk menunda. Praperadilan harus bermain cepat supaya pokok perkara diperiksa (dalam persidangan di Tipikor). Tidak hadir pemohon ini pelanggaran hukum acara. Tolong keberatan dicatat dalam berita acara, ketiadaan termohon juga dicatat dalam berita acara," ujar dia.
