Infografis
Suara.com - Jumat pagi, usai Presiden Joko Widodo pidato tentang perkembangan dunia dan tantangan dunia pendidikan di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Zaadit Taqwa yang berada di tengah acara, tiba-tiba berdiri.
Lalu, Zaadit mengacungkan buku berwarna kuning --- belakangan disebut sebagai kartu kuning -- tinggi-tinggi. Paspampres sampai cepat-cepat bergerak dengan membawanya keluar dari ruangan.
Sontak, aksi di tengah acara Dies Natalis ke 68 UI itu menjadi sorotan. Aksi Zaadit dimaksudkan sebagai ekspresi kritik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi.
Peristiwa itu rupanya menginspirasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Di acara Musyawarah Kerja Nasional 1 KA-KAMMI di Jakarta, Sabtu (3/2/2018), ketika tengah berpidato, Fahri tiba-tiba mengambil kartu merah dari dalam jas. Kartu ini juga ditujukan kepada pemerintahan Jokowi.
Suasana menjadi ramai. Di acara itu juga ada Wakil Ketua DPR dari Gerindra Fadli Zon .
Usai pidato, Fahri diwawancara para wartawan mengenai peristiwa menghebohkan barusan.
"Waktu anak-anak UI keluarkan kartu itu, itu seperti komando juga buat kita. Untuk mengingatkan pemerintah dengan metode mahasiswa, gitu loh, ya. Kaum pergerakan mahasiswa."
"Yang lain kan kuning, kalau saya kebetulan yang ada itu merah. Jadi jaya kasih kartu merah." Fahri tersenyum.
Makna kartu merah yang dikeluarkan Fahri yaitu kritik terhadap perjalanan pemerintah agar senantiasa mengevaluasi diri.
"Intinya gini, Indonesia ini harus secara terus-menerus mengevaluasi perjalanan dirinya secara radikal secara mendalam, kita ini on the right track atau tidak."
Peneliti politik Populi Center Usep S. Achyar mengatakan kritik dalam konteks demokrasi memang harus ada karena itu baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Tapi kritik seperti apa, yang kemudian menjadi lebih produktif dan konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan hanya sekedar kritik yang hanya didasarkan pada suka dan tidak suka, apalagi kepentingan kelompok tertentu," kata Usep kepada Suara.com.
Usep yang juga seorang dosen itu mengatakan mahasiswa memang harus kritis, tetapi tentu saja harus disertai dengan data-data yang jelas dan mendasar.
Tapi, Usep mengakui kritik seperti yang ditunjukkan mahasiswa UI itu terbilang efektif, terlepas caranya yang kurang tepat dan isu yang mereka angkat masih debatable.
"Cuma kan akhirnya masyarakat jadi terbelah, kalau saya lihat begitu. Menjadi pro kontra. Apalagi dalam konteks politik, ini kan digoreng bagi yang tidak suka. Digoreng jadi peluru untuk menyerang pemerintah yang saat ini."
"Akhirnya kan digunakan sesuai dengan kepentingan. Ya itulah. Realita sosial. Yang tadinya mahasiswa itu hanya kritik tentang tiga hal: gizi buru di Asmat, SK pengangkatan polisi sebagai pejabat sementara gubernur di dua daerah, minta kebebasan berorganisasi di kalangan mahasiswa."
Ketiga isu, menurut Usep sebenarnya masih debatable. Pertama, penunjukan perwira tinggi Polri jadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara belum disahkan. "Isu itu kan belum terjadi, masih pro kontra," kata dia.
Kedua, soal gizi buruk di Suku Asmat. Menurut Usep, mengenai jumlah kasusnya masih menjadi perdebatan.
"Banyak juga yang bantah. Pemerintah memang sudah berusaha keras menangani. sesungguhnya persoalannya tidak hanya ditimbulkan pemerintah saat ini, gizi buruk itu kan proses yang lama dan terjadinya saat ini."
Ketiga, soal kebebasan berpendapat di kampus. "Saya kira mana ada mahasiswa saat ini kemudian dikekang pemerintah. Jauh sekali dengan Orba (keadaan sekarang."
Usep menilai aksi Fahri kemarin hanya memanfaatkan momentum yang terjadi di UI.
"Pak Fahri kan kalau kita lihat selama ini menjadi oposan pemerintah. apapun yang dilakukan pemerintah selalu dikritik."
Tapi, Usep yakin publik yang akan menilai kejadian-kejadian itu.
