Infografis
Peneliti politik Populi Center Usep S. Achyar mengatakan kritik dalam konteks demokrasi memang harus ada karena itu baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Tapi kritik seperti apa, yang kemudian menjadi lebih produktif dan konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan hanya sekedar kritik yang hanya didasarkan pada suka dan tidak suka, apalagi kepentingan kelompok tertentu," kata Usep kepada Suara.com.
Usep yang juga seorang dosen itu mengatakan mahasiswa memang harus kritis, tetapi tentu saja harus disertai dengan data-data yang jelas dan mendasar.
Tapi, Usep mengakui kritik seperti yang ditunjukkan mahasiswa UI itu terbilang efektif, terlepas caranya yang kurang tepat dan isu yang mereka angkat masih debatable.
"Cuma kan akhirnya masyarakat jadi terbelah, kalau saya lihat begitu. Menjadi pro kontra. Apalagi dalam konteks politik, ini kan digoreng bagi yang tidak suka. Digoreng jadi peluru untuk menyerang pemerintah yang saat ini."
"Akhirnya kan digunakan sesuai dengan kepentingan. Ya itulah. Realita sosial. Yang tadinya mahasiswa itu hanya kritik tentang tiga hal: gizi buru di Asmat, SK pengangkatan polisi sebagai pejabat sementara gubernur di dua daerah, minta kebebasan berorganisasi di kalangan mahasiswa."
Ketiga isu, menurut Usep sebenarnya masih debatable. Pertama, penunjukan perwira tinggi Polri jadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara belum disahkan. "Isu itu kan belum terjadi, masih pro kontra," kata dia.
Kedua, soal gizi buruk di Suku Asmat. Menurut Usep, mengenai jumlah kasusnya masih menjadi perdebatan.
"Banyak juga yang bantah. Pemerintah memang sudah berusaha keras menangani. sesungguhnya persoalannya tidak hanya ditimbulkan pemerintah saat ini, gizi buruk itu kan proses yang lama dan terjadinya saat ini."
Ketiga, soal kebebasan berpendapat di kampus. "Saya kira mana ada mahasiswa saat ini kemudian dikekang pemerintah. Jauh sekali dengan Orba (keadaan sekarang."
