Myanmar Bantah Ada Kuburan Massal Baru di Rakhine

Ruben Setiawan Suara.Com
Minggu, 04 Februari 2018 | 04:30 WIB
Myanmar Bantah Ada Kuburan Massal Baru di Rakhine
Penjaga perbatasan Myanmar di perbatasan dengan Bangladesh di Muangdaw, Rakhine. (AFP)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Myanmar, Jumat, membantah bahwa ada kuburan massal di sebuah desa di negara bagian Rakhine yang bermasalah. Rakhine merupakan lokasi terjadinya konflik diwarnai tindakan keras militer terhadap gerilyawan yang membuat hampir 690.000 minoritas Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangganya, Bangladesh.

Associated Press (AP) melaporkan telah mengkonfirmasi adanya lebih dari lima kuburan massal yang sebelumnya tidak dilaporkan di Desa Gu Dar Pyin, melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang selamat di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh dan melalui wawancara video.

Komite Informasi pemerintah Myanmar, bagian dari kantor pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, mengatakan dalam sebuah pernyataan di laman Facebook bahwa pejabat berwenang dan keamanan setempat membentuk "tim lapangan" yang menyelidiki laporan tersebut.

"Tim lapangan pergi ke lokasi yang disebutkan dalam berita berita AP di mana mayat dikuburkan dan ternyata tidak benar," kata pernyataan tersebut.

"Selain itu, mereka bertemu dengan tetua setempat dan penduduk desa dan bertanya apakah ada pembunuhan massal atau tidak dan penduduk desa mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada satupun." Namun, pernyataan tersebut mengatakan bahwa 19 "teroris" telah tewas saat mereka menyerang pasukan keamanan di desa tersebut pada akhir Agustus dan mayat mereka telah "dikubur dengan benar".

Dua warga Rohingya, yang masih berada di desa tersebut dan berbicara dengan Reuters melalui telepon, memperdebatkan pernyataan pemerintah tersebut dan mengatakan bahwa ada kuburan massal di sana. Mereka mengatakan perwira militer senior mengunjungi daerah tersebut pada Jumat, mengambil foto dan mengadakan pertemuan dengan penduduk desa.

Penduduk yang menolak diidentifikasi karena takut pembalasan, berbicara melalui telepon ke seorang wartawan Reuters di kamp pengungsi Balukhali di Bangladesh. Reporter tersebut telah berhubungan dengan mereka dengan bantuan mantan penduduk yang telah melarikan diri dari Rakhine.

Seorang penduduk mengatakan ayahnya menghadiri pertemuan tersebut, di mana petugas bertanya berapa banyak orang yang terbunuh dalam kekerasan tersebut, yang membakar rumah mereka dan apakah ada kuburan massal di sana.

"Penduduk desa ketakutan dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu berapa banyak yang telah meninggal atau yang telah membakar rumah mereka namun mengatakan, ya, ada kuburan massal di sini," kata penduduk tersebut.

Seorang penduduk desa mengatakan tiga pejabat militer senior datang pagi-pagi, memotret sebuah kuburan massal di samping rumahnya dan kemudian mengadakan pertemuan di sekolah tersebut.

"Pejabat senior pergi sekarang tapi sekelompok besar orang militer tetap tinggal dan penduduk desa takut," kata penduduk tersebut.

Juru bicara Suu Kyi merujuk permintaan untuk mengomentari gambaran warga tentang kejadian tersebut kepada pemerintah negara bagian Rakhine. Seorang juru bicara dari pemerintah negara bagian belum memberikan keterangan. Militer memilih tidak berkomentar.

Direktur Hubungan Media AP Lauren Easton mengatakan agensi berita tersebut tetap mempertahankan laporannya.

Wartawan tidak diizinkan mengakses area tersebut, di utara negara bagian Rakhine. Tentara tersebut melancarkan serangan balasan yang meluas di sana untuk menanggapi serangan militan Rohingya pada 25 Agustus.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk kampanye tentara tersebut sebagai pembersihan etnis. Myanmar membantahnya, dengan mengatakan bahwa pasukannya melakukan operasi pemberantasan yang sah.

Militer telah mengakui bahwa penduduk desa dan tentara Budha membunuh 10 orang yang digambarkannya sebagai teroris Muslim yang ditangkap dan menguburkan mereka di sebuah kuburan di desa Inn Din pada awal September. Mereka mengatakan tindakan akan diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab. (Antara/Reuters)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI