Suara.com - Presiden Joko Widodo belum menerima surat pengajuan calon Pelaksana Tugas Gubernur yang diusulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dari kalangan Perwira Tinggi Polri.
Oleh sebab itu Jokowi belum mau mengomentari soal Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara yang diusulkan Mengadri itu.
"Sampai saat ini belum masuk ke meja saya, kan masih lama. Nanti kalau masuk ke meja saya, baru saya jawab. Jangan-jangan nggak masuk ke meja saya, sudah ribut saja. Belum tentu masuk ke meja saya," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (31/1/2018).
Sementara itu, keputusan Mendagri yang mengusulkan anggota Polri aktif menjabat Plt Gubernur Jabar dan Sumut menuai kontroversi. Sebab ada yang menilai pengajuan Polisi menjadi Plt Gubernur sengaja untuk kepentingan politik tertentu.
Baca Juga: Rektor UIN: Jangan Gunakan Dalil Agama dalam Pilkada
Menurut Jokowi polemik mengenai Plt Gubernur dari Pati Polri itu terlalu dini, sebab Jokowi sendiri belum menerima surat pengajuan tersebut.
"Karena banyak yang berprasangka dulu, banyak yang suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya," ujar dia.
Kendati begitu, Jokowi mengatakan dahulu sudah pernah ada Plt Gubernur dari kalangan TNI dan juga Polri.
"Yang dulu-dulu juga nggak ada masalah, dulu banyak yang dari TNI juga ada, dari Polri juga ada, ya biasa-biasa saja. Kenapa yang sekarang ramai? Itu saja pertanyaan saya," kata dia.
Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengusulkan dua jenderal Polri aktif sebagai penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Rencana tersebut langsung mengundang reaksi sejumlah partai.
Baca Juga: Lembaga Survei Diingatkan Jaga Perdamaian di Pilkada 2018
Dua jenderal polisi yang dipilih Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.