Infografis
Suara.com - Kematian anak-anak suku Asmat di Kabupaten Asmat, Papua, karena wabah gizi buruk, dinilai sebagai imbas ketidakseriusan Presiden Joko Widodo membangun kedaulatan pangan dan melakukan reforma agraria sejati di daerah tersebut.
Setidaknya sejak sepekan terakhir, pemerintah mengakui sedikitnya 7.320 warga Asmat terjangkit wabah cacar dan gizi buruk, sehingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Presiden Jokowi mewacanakan relokasi suku Asmat sebagai solusi atas persoalan tersebut.
Namun, rencana yang ditawarkan Jokowi itu ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Bupati Asmat Elisa Kambu, saat keduanya—bersama Bupati Nduga Doren Wakerwa—diundang ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).
Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Rahmat Ajiguna menyatakan kekecewaan yang mendalam, atas sikap pemerintahan Jokowi.
“Wabah cacar dan gizi buruk yang dialami anak-anak suku Asmat bukan persoalan yang baru terjadi kekinian, melainkan sudah dimulai puluhan tahun. Karenanya, ini adalah bencana kemanusiaan akibat kebijakan negara yang tersistematis,” tutur Rahmat melalui pernyataan sikapnya yang diterima Suara.com, Selasa (30/1/2018).
Organisasi massa petani dan kaum minoritas tersebut bukan tanpa alasan menyebut KLB itu sebagai konsekuensi logis, atas ketidakseriusan pemerintah menjalankan reforma agraria.
”Rakyat Indonesia hidup di negeri yang amat kaya sumber daya alam, karenaya tidak ada syarat sedikit pun bagi rakyat untuk hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, gizi buruk dan kematian akibat kurang makan,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, wabah gizi buruk yang mengakibatkan kematian suku Asmat itu adalah akibat perampasan tanah dan penjarahan kekayaan alam Papua oleh korporasi yang difasilitasi pemerintah sejak era Orde Baru.
“Solusi melakukan relokasi suku Asmat juga bukan hal yang baru. Pada era Orba, solusi yang sama juga ditawarkan Soeharto. Suku Asmat direlokasi dari pedalaman ke pinggiran sungai, ketika eksploitasi besar-besaran hutan dan kekayaan alam milik suku Asmat pada era 1970-an atau disebut the West Papua dillema. Sejak itu pula suku Asmat kehilangan keberagaman sumber pangan, karena tanah, hutan dan isinya dijarah oleh korporasi,” bebernya.
Sementara persoalan gizi buruk yang menimpa suku Asmat juga bukan baru-baru ini terjadi, melainkan sudah berlangsung setidaknya sejak setahun terakhir.
“Gizi buruk sudah berlangsung sejak setahun terakhir dan membunuh 63 anak Asmat, dan pemerintah Jokowi tidak bersuara mengenai hal ini. Baru awal tahun 2018 presiden bersuara dan menetapkan peristiwa itu sebagai KLB,” jelasnya.
Hal tersebut, kata Rahmat, menunjukan respons buruk dan pengabaian pemerintah atas hak rakyat untuk hidup yang manusiawi.
“Selain itu, secara umum, masalah gizi buruk di Indonesia membuktikan kegagalam pemerintah Jokowi dalam membangun kedaulatan pangan di negeri ini,” tegasnya lagi.
Secara nasional hingga akhir tahun 2017, terdapat 27,5 persen atau 6,5 juta anak Indonesia yang mengalami gizi buruk.
Rahmat menilai, baru mencuatnya persoalan gizi buruk yang mendera suku Asmat erat terkait politik pencitraan menjelang Pilkada 2018, serta Pemilu dan Pilpres 2019.
“Kami mengecam keras jika isu gizi buruk yang terjadi di Asmat dijadikan pencitraan pemerintah yang berkuasa, dan komoditas politik bagi para kontestan dalam perebutan kekuasaan dipilkada 2018 maupun pilpres nanti 2019,” kecamnya.
Karenanya, Rahmat mengatakan AGRA menuntut pemerintahan Jokowi serius menangani persoalan gizi buruk di suku Asmat maupun seluruh anak Indonesia.
“Sudah selayaknya pemerintah meminta maaf, karena telah mengabaikan hak suku Asmat. Presiden Jokowi harus mengambil tanggung jawab untuk segera mengembalikan seluruh hak yang dirampas oleh korporasi, yang difasilitasi oleh pemerintah di masa lampau. Kami menuntut Presiden Jokowi memastikan secepatnya penanganan wabah cacar dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi suku asmat,” katanya.
Selain itu, AGRA juga menyatakan sikap menolak solusi percepatan pembangunan infrastruktur sebagai solusi gizi buruk suku Asmat.
“Terlalu sederhana pengambilan kesimpulan masalah gizi buruk suku asmat karena bukurnya pasilitas transportasi. Kami berpendapat, perlu perhatian semua pihak atas proyek infrastruktur pemerintah Joowi, termasuk wacana sebagai solusi masalah suku Asmat,” terangnya.
AGRA, sambung Rahmat, tidak menginginkan kebijakan pembangunan infrastruktur justru bukan untuk rakyat, melainkan menguntungkan investor asing serta korporasi.
Menurut Rahmat, Papua adalah incara para investor asing dan korporasi untuk pengembangan perkebunan sawit dan pengerukan sumber energi.
Tahun lalu, kata Rahmat, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan sudah melakukan survei lapangan dan ditemukan kandungan cadangan minyak dan gas di blok Asmat.
“Karenanya, pembangunan infrastruktur tidak boleh menguntungkan investor dan korporasi yang akan berdampak pada perampasan tanah dan suber daya alam terhadap suku Asmat, terlebih menjadi sebab punahnya suku Asmat,” tegas Rahmat mengingatkan.
Terakhir, Rahmat menilai penyelesaian masalah gizi buruk tidak dapat dipisahkan dengan politik pangan nasional. Bagi AGRA, kedaulatan pangan adalah keperluan mendesak rakyat.
“Karenanya, politik pangan pemerintah Jokowi yang tetap bersandar pada impor dan ekspor, harus diubah dengan membangun pertanian yang maju dan berdaulat dan reforma agraria sejati sebagai syarat terbangunnya industrialisasi nasional yang mandiri dan kuat,” tandasnya.
