Infografis
“Terlalu sederhana pengambilan kesimpulan masalah gizi buruk suku asmat karena bukurnya pasilitas transportasi. Kami berpendapat, perlu perhatian semua pihak atas proyek infrastruktur pemerintah Joowi, termasuk wacana sebagai solusi masalah suku Asmat,” terangnya.
AGRA, sambung Rahmat, tidak menginginkan kebijakan pembangunan infrastruktur justru bukan untuk rakyat, melainkan menguntungkan investor asing serta korporasi.
Menurut Rahmat, Papua adalah incara para investor asing dan korporasi untuk pengembangan perkebunan sawit dan pengerukan sumber energi.
Tahun lalu, kata Rahmat, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan sudah melakukan survei lapangan dan ditemukan kandungan cadangan minyak dan gas di blok Asmat.
“Karenanya, pembangunan infrastruktur tidak boleh menguntungkan investor dan korporasi yang akan berdampak pada perampasan tanah dan suber daya alam terhadap suku Asmat, terlebih menjadi sebab punahnya suku Asmat,” tegas Rahmat mengingatkan.
Terakhir, Rahmat menilai penyelesaian masalah gizi buruk tidak dapat dipisahkan dengan politik pangan nasional. Bagi AGRA, kedaulatan pangan adalah keperluan mendesak rakyat.
“Karenanya, politik pangan pemerintah Jokowi yang tetap bersandar pada impor dan ekspor, harus diubah dengan membangun pertanian yang maju dan berdaulat dan reforma agraria sejati sebagai syarat terbangunnya industrialisasi nasional yang mandiri dan kuat,” tandasnya.
