Infografis
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak intervensi kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"PDI Perjuangan tidak pernah campur tangan orang perorang berkaitan dengan nama - nama pejabat," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).
Tjahjo merupakan menteri dari PDI Perjuangan. Hasto menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah tentu mengikuti mekanisme undang - undang.
"Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kami yakini perintah menjalankan tugasnya sepenuhnya dengan ketentuan undang - undang," ujar Hasto.
"Sehingga semua kami sudah koordinasi dengan Pak Tjahjo Kumolo berkaitan dengan hal tersebut, yang harus dipikirkan adalah apapun namanya plt, pjs dan sebagainya harus dapat menjalankan tugas sebaik baiknya," Hasto menambahkan.
"PDI Perjuangan tidak pernah campur tangan orang perorang berkaitan dengan nama - nama pejabat," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).
Tjahjo merupakan menteri dari PDI Perjuangan. Hasto menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah tentu mengikuti mekanisme undang - undang.
"Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kami yakini perintah menjalankan tugasnya sepenuhnya dengan ketentuan undang - undang," ujar Hasto.
"Sehingga semua kami sudah koordinasi dengan Pak Tjahjo Kumolo berkaitan dengan hal tersebut, yang harus dipikirkan adalah apapun namanya plt, pjs dan sebagainya harus dapat menjalankan tugas sebaik baiknya," Hasto menambahkan.
Polikus PDI Perjuangan yang kini jadi bakal calon gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menambahkan darimanapun asal penjabat pelaksana tugas gubernur, yang terpenting berlaku netral.
"Siapa pun okelah, kalau kami siapapun, nggak pengaruh," kata Djarot.
Perwira tinggi Polri yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas yaitu Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan untuk Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk Sumatera Utara.
Menurut Djarot selama bertemu masyarakat Sumatera Utara, tak ada yang mempersoalkan penunjukan.
"Kalau di Sumut itu kan kami tahu karakternya memang lebih ekspresif ya, lebih terbuka. Tapi sejauh ini kalau saya masuk ke sana masih bagus, tidak ada masalah. Dan kami bisa berdialog dengan siapa pun juga aman. Saya juga bisa menjalankan ibadah. Salat di mana pun juga tidak ada masalah ya," ujar Djarot.
Djarot mengatakan tak ada yang dilanggar Tjahjo ketika menunjuk Martuani.
"Karena kalau kita hitung eselon satu di Kemendagri setingkat dengan dirjen, kemudian ada staf ahli. Cuma khusus untuk Sumut itu, Tengku Erry Nuradi (gubernur Sumut) itu selesai pada Juni," kata Djarot.
Badan Pengawas Pemilu akan mengkaji kebijakan Tjahjo Kumolo.
"Makanya kita lihat apakah peraturan perundang-undangannya bermasalah atau tidak. Kita sedang mengkaji bisakah polisi aktif menjadi plt gubernur," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Bawaslu juga akan mengkaji korelasi antara pengangkatan perwira tinggi Polri menjadi pejabat sementara gubernur dengan tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pilkada.
Ketika diminta untuk berkomentar tentang korelasi tersebut, Fritz tak manjawab.
"Karena Bawaslu belum punya kajian maka belum ada statement, tanya Pak Mendagri kalau itu," kata Fritz. [Dian Rosmala]
