Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut mekanisme verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum merupakan wujud kontrol terhadap keberadaan partai politik agar tertib administrasi.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada KPU dan Bawaslu, karena mekanisme verifikasi semacam kontrol kepada kami. Jadi kami tertib administrasi, tertib organisasi," kata Prabowo Subianto di kantor DPP Gerindra, Jakarta, hari ini.
Prabowo berharap verifikasi faktual dapat berjalan lancar. Ia akan menantikan hasil keputusan KPU terkait hasil verifikasi faktual Februari mendatang.
Pada Senin, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap tujuh partai politik yakni Gerindra Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PKS, PPP, dan PKPI.
Sedangkan Minggu (28/1/2018), KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap PBB, Hanura, Nasdem, Demokrat, dan PAN.
Tiga aspek yang dijadikan tolok ukur verifikasi tingkat pusat yakni pengurus inti, keterwakilan perempuan minimum 30 persen serta domisili kantor.
Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta penyelenggara pemilu bersikap netral. Megawati punya pengalaman buruk di era Orde Baru dan dia berharap tak terulang lagi.
"Saya mau cerita sedikit pengalaman kami baik dari sejak Lembaga Pemilihan Umum sampai KPU. Tentunya yang tidak pernah berubah adalah asas pemilu itu, rahasia umum, langsung, jujur, dan adil. Unsur pemerintah harus berdiri tegak terhadap asas tersebut," kata Megawati ketika memberikan sambutan dalam verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Dulu ketika masih Lembaga Pemilihan Umum, persoalan yang dialami PDI Perjuangan jauh lebih sulit dibandingkan partai lain.
"Kami beberapakali tentu mengalami kendala-kendala. Dari yang namanya jajaran KPU maupun Bawaslu, Panwaslu melakukan evaluasi perbaikan - perbaikan, kendala yang kami alami, mohon maaf, masih tidak netral. Padahal dari asas yang kami sebutkan, untuk melaksanakan demokrasi yang baik. KPU, Bawaslu, Panwaslu harus menyikapi dengan sikap dasar tadi," ujar Megawati.
Megawati berharap KPU memberikan warna baru dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti penerapan e-voting sebagaimana yang sudah diterapkan di India. Indonesia sekarang ini masih pakai kotak suara, padahal jumlah penduduknya banyak.
"Terkait kotak suara, coba kita lihat di India, bukan memakai kotak suara yang sekarang kita punya bertahun - tahun," ujar Megawati.
Meski begitu, Megawati tetap mengapresiasi kinerja KPU yang sudah berhasil menyelenggarakan pemilu secara serentak.
"Saya sampaikan semoga kita bisa bekerjasama dengan baik. Terutama di lapangan," ujar Megawati. [Antara]
