Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan tidak ada satu
Undang-Undang pun yang dilanggar oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pejabat sementara Gubernur.
"Tidak ada UU yang melarang Polri aktif menjadi Pjs Gubernur. Tak ada. Yang dilarang itu adalah Polri tidak bisa bermain politik, bukan berarti Pjs," kata Junimart di DPR, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk sebagai Pjs Gubernur yaitu Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan untuk Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk Sumatera Utara.
Menurut Junimart, Pjs Gubernur tak bisa disebut berpolitik. Sebab, tugas dari Pjs hanya sebatas menjalankan roda pemerintahan daerah yang sedang kosong.
Baca Juga: PKB Minta Timbang Ulang Angkat Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur
"Tak berpolitik. Ketika Polri bermain politik, maka akan dievaluasi. Jadi tidak ada larangan jadi Pjs dan coba tunjukan UU yang melarang, tidak ada," ujar Junimart.
Menurut Junimart, larangan TNI dan Polri bermain politik bukan berarti tak bisa menjadi Pjs Gubernur.
"Contoh, polisi, tentara, kenapa bisa masuk ke Kementerian? Banyak kan ke Kemenko Polhukam, ke Kemenko Maritim, kenapa itu bisa dan tidak dipermasalahkan? Jadi nggak ada larangan karena UU tidak melarang dan tidak menganjurkan juga, berarti bisa dong," tutur Junimart.
Junimart justru menuding balik pihak-pihak yang menyebut bahwa pengangkatan pejabat tinggi Polri sebagai Pjs Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, berupaya untuk memainkan kepentingan politik.
"Justru yang saya tangkap adalah kepentingan politik. Mereka semua khawatir. Padahal kan tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Secara politik mereka dirugikan, mungkin. Itu yang dikhawatirkan," kata Junimart.
Baca Juga: Golkar Ingatkan Jenderal Plt Gubernur Tak Punya Kepentingan
"Bahkan banyak ahli berpendapat bahwa itu tidak boleh. Menurut saya apanya yang tidak boleh. Ada profesor yang mengatakan tidak boleh, apanya yang tidak boleh, tunjukan pasalnya, apakah dengan menjadi Pjs, pasti berpolitik? Kan tidak. Apakah polisi dan tentara yang masuk ke kementerian main politik juga? Kan tidak juga," tambah Junimart.
