Cek Fakta
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP di Pilkada serentak 2018.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan sekolah partai ini sudah ada sejak Pilkada 2015. Saat ini, kata dia, sudah angkatan ke-6.
"Ini sebagai suatu bentuk kewajiban bagi kepala daerah yang mau diusung oleh PDIP. Salah satu syarat minimalnya harus ikuti sekolah partai ini," ujar Basarah di Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).
Ditambahkan Basarah, salah satu syarat calon kepala daerah yang mau diusung PDI Perjuangan harus bersedia mengikuti sekolah partai.
Baca Juga: Megawati Sebut Presiden Soekarno Penggemar Wayang
"Karena bagi PDIP rekomendasi untuk mendapatkan tiket calon gubernur dan calon wakil gubernur itu, bukan sekadar sarana kepala daerah untuk bisa maju. Tapi rekomendasi yang diberikan adalah amanah," kata dia.
"Kalau nanti kepala daerah itu memang, dia akan betul-betul menjalankan cita-cita visi misi PDIP pada saat mereka memimpin di pemerintahan daerah," Basarah menambahkan.
![Ketua Umum PDI Perjuangan buka sekolah partai bagi jagoan PDI P di Pilkada. [suara.com/Bowo]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/01/28/34851-ketua-umum-pdi-perjuangan-buka-sekolah-partai-bagi-jagoan-pdi-p-di-pilkada-suaracombowo.jpg)
Selain membuka sekolah partai, Megawati nantinya juga akan memberikan pengarahan dan materi kampanye untuk memenangkan Pilkada. "Materi tentang bagaimana cara menang kampanye yang beradab. Yang tidak menghalalkan segala cara. Tidak mengeksploitasi isu SARA," katanya.
Basarah meminta seluruh jagoan PDI Perjuangan yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 memegang prinsip dan aturan hukum saat kampanye.
Baca Juga: Cita-cita Megawati Saat Jadi Presiden yang Tak Kesampaian
"Tidak boleh money politic, tidak boleh ekploitasi isu SARA," katanya.
Sekolah partai akan berlangsung selama lima hari dibuka sore ini hingga 1 Februari mendatang.
"Materi pemerintahan juga akan diberikan oleh (kader) yang berasal dari PDIP. Materi lain dari kepala daerah sebagai bekal ketika mereka memimpin daerah," katanya.
