Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menyebut keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Perwira Tinggi Polri untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur tidak bijak, meskipun tak ada aturan yang dilanggar.
"Momentumnya, tempatnya kurang bijak, kurang tepat. Karena telah ada reaksi publik," kata Johnny di Jakarta Minggu (27/1/2018).
Menurut Johnny, reaksi publik terhadap kebijakan tersebut berupa kekhawatiran terganggunya proses demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah, khususnya di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Pasalnya, pemilihan kepala daerah dituntut untuk menghasilkan proses demokrasi yang berkualitas, jujur, adil, efisien dan produktif.
"Reaksi publiknya besar sekali, ada kekhawatiran, bahwa penempatan pejabat-pejabat itu akan pengaruhi proses demokrasi di wilayah," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, jika publik tak menghendaki kebijakan tersebut, maka lebih baik dicarikan pejabat lain di luar institusi TNI dan Polri.
"Karena ini pejabat yang mempunyai senjata, Undang-Undang mengatur secara jelas untuk netralitas mereka. Walaupun birokrat juga netral, tapi bedanya birokrat tidak bersenjata, ini bersenjata," tutur Johnny.
"Masih banyak pejabat-pejabat di tingkat level yang sama dari birokrasi dari sipil ya, menempati kedudukan eselon yang sama di berbegai kementerian di Indonesia kan ada, kenapa tidak pakai mereka," tambahnya.
Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengusulkan dua jenderal Polri aktif sebagai penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Rencana tersebut langsung mengundang reaksi sejumlah partai.
Dua jenderal polisi yang dipilih Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.
Mendagri menunjuk penjabat gubernur di Sumut dan Jabar karena masa kepemimpinan kepala daerah di dua provinsi itu akan segera usai, jelang berlangsungnya pilkada serentak. Seperti diketahui, ada perwira polisi yang dipasangkan oleh PDIP untuk berpasangan dengan TB Hasanuddin, yaitu Irjen Anton Charliyan sebagai cawagub.
Nasdem Imbau Mendagri Tak Angkat Pati Polri Jadi Plt Gubernur
Minggu, 28 Januari 2018 | 14:03 WIB
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Agak Laen! Kaltim Justru Turunkan Tarif Pajak Saat Daerah Lain Naik
18 Desember 2024 | 19:05 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI