Mendagri: Jenderal Jadi Plt Gubernur Tak Jadi Soal

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghargai pendapat sejumlah politisi di DPR yang tak sependapat dengan kebijakan dirinya, yang menunjuk dua perwira tinggi polisi berpangkat Irjen sebagai pelaksana tugas Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. 

 

Tjahjo menuturkan kebijakan tersebut pernah dilakukan pada Pilkada 2017 lalu.

"Pendapat tokoh masyarakat, politisi DPR apapun kami hargai. Tapi saya bertanggung jawabkan keputusan ini yang pernah juga kami lakukan tahun kemarin, memang ini tahun politik," ujar Tjahjo di sela-sela menghadiri pagelaran wayang di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Dua jenderal yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur yaitu Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin.

Tjahjo menegaskan kebijakannya tersebut tidak melanggar undang-undang. 

 

Kata Tjahjo kebijakan mengangkat

dua pejabat polisi menjadi gubernur didukung dengan Peraturan Mendagri.

"Soal keputusan saya yang penting saya tidak melanggar aturan UU. Ini hanya pejabat sementara," kata dia.

Tjahjo menambahkan pada tahun 2017, Kemendagri pernah menunjuk polisi atau tentara aktif sebagai pelasana tugas kepala daerah. Kata Tjahjo posisi gubernur dan wakil gubernur tak boleh kosong dalam beberapa bulan.

"Tahun kemarin saya menempatkan seorang polisi di Sulawesi Barat, Aceh tentara aktif, ya nggak ada masalah kok. Cuman pejabat sementara nah ini Juni loh bukan sekarang. kurang seminggu hari H baru diisi karena pak gubernur kan baru pensiun," kata dia.