Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjamin netralitas perwira tinggi Polri, yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur untuk mengisi kekosongan pemimpin saat Pilkada 2018.
"Iya, (jaminan netralitas) harus ada. Mereka ini sebagai misi untuk mengamankan pilkada. Itu kan tidak dianjurkan berpihak tapi justru netral. Jadi tak usah khawatir," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Mantan Panglima TNI ini menuturkan, para plt gubernur dari Polri tersebut dapat diusut, jika kelak dalam kepemimpinannya menunjukkan sikap-sikap yang berpihak.
Baca Juga: Tips Memilih Virtual Office
"Pejabat ini kan ada sumpahnya. Kalau memang tak netral ya tangkap saja," tegasnya.
Ia mengakui, Kementerian Dalam Negeri lebih dulu berkoordinasi dengannya sebelum menunjuk dua perwira Polri sebagai plt gubernur.
"Nanti juga dari Kementerian Polhukam akan ada yang dikirim sebagai Plt Gubernur. Terserah Pak Tjahjo (Mendagri) mau ditempatkan di mana," ucap Wiranto.
Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai plt gubernur adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin, yang akan menjabat Plt Gubernur Sumatera Utara .
Sementara Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat.
