Infografis
Suara.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender disesalkan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia sebagai perwakilan masyarakat Sam Aliano yang langsung mendatangi gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Kami sebagai masyarakat merasa kecewa dan marah atas tindakan hakim mengabulkan permintan para LGBT dan membahyakan anak kami serta merusak masa depan anak bangsa," kata Sam dalam keterangan persnya, Jumat (26/1/2018).
Sam mengatakan sebagai orang tua dirinya bertangung jawab membesarkan anak, dengan harapan sang anak menjadi baik, taat agama, taat hukum, serta bermanfat bagi bangsa dan negara.
"Sebagai hakim yang memiliki amanah dari rakyat, seharusnya jadi bermanfaat dan berbuat baik untuk rakyat. Justru malah hakim membuat kagaduhan masyarakat," katanya.
Baca Juga: Kelompok LGBT Terancam Dikriminalkan RKUHP
Karena itu kedatangan Sam ke MK untuk menyampaikan protes terkait putusan hakim MK. Ia sengaja datang untuk mengantarkan langsung surat terbuka yang ditujukan kepada hakim MK.
"Saya mempertanyakan, apakah hakim memiliki anak? Jangan-jangan diduga hakim bagian dari LGBT. Harapan kami MK bersih dari virus-virus maksiat penyakit itu," kata Sam.
Seperti diketahui, MK menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun tiga pasal yang digugat adalah Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292.
Adapun gugatan ini diajukan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, yang mayoritas ibu-ibu pada 2016 lalu.
Dalam gugatannya terkait Pasal 284 KUHP, pemohon mengatakan cakupan seluruh arti kata "zina" hanya terbatas bila salah satu pasangan atau keduanya terikat dalam hubungan pernikahan. Padahal, pasangan yang tidak terikat pernikahan juga bisa dikatakan zina.
Baca Juga: SMRC: Mayoritas Warga Nyatakan LGBT Punya Hak Hidup di Indonesia
Adapun untuk Pasal 285 KUHP, pemohon juga meminta perluasan makna perkosaan bukan hanya dilakukan pelaku terhadap wanita, tetapi juga kepada pria.
Kemudian Pasal 292, pemohon meminta para pelaku seks menyimpang atau dalam hal ini LGBT, diminta jangan hanya dibatasi oleh orang dewasa.
Meski demikian, Hakim MK memandang, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
