Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah mengimbau agar TNI dan Polri dilindungi dari tuduhan bersikap tidak normal atau bertindak di luar tugas dan fungsinya.
"Jadi ini harus dilindungi. Jangan lupa dalam transisi kita ini, kita sudah melindungi Polri dan TNI, dari tuduhan tidak netral. Terutama dalam Pemilu," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Pernyataan Fahri menanggapi sikap Menteri Dalam Negeri yang memilih Dua jenderal jenderal polisi sebagai pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, yakni Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin.
Fahri mengatakan, menjaga marwah TNI dan Polri selama ini dilakukan secara susah payah. Sebab itu, Fahri meminta pemerintah memberikan penjelasan pada publik bahwa penunjukan dua jenderal itu adalah keputusan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Bukan dari institusi kepolisian.
Baca Juga: Gerindra Pertanyakan Dua Jenderal Polri Dipilih Jadi Plt Gubernur
"Sebab kalau tidak, nanti dianggap memang ini ada pengeroyokan gitu loh, menjelang pemilu, pilkada (ada yang) mau dimenangkan," tutur Fahri.
Selain itu, baik Polri maupun TNI juga harus memberikan penjelasan kepada publik bahwa kedua instutusi tidak akan terlibat pada proses pemilihan Kepala Daerah, Pileg dan Pilpres.
"Sehingga antara Plt, kalau benar benar terpaksa diambil dengan Pemdanya, itu dibikin jarak begitu. Bahwa di antara mereka tidak ada komando apa-apa," kata Fahri.
Menurutnya itulah adalah salahsatu cara untuk mengantisipasi perasaan curiga dari masyarakat terhadap Polri dan TNI. Namun, kata dia, solusi yang paling solutif adalah dengan mengangkat Plt Gubernur dari pejabat non Polri dan non TNI.
"Kalau ada pejabat non TNI-Polri ya mbok pejabat non TNI dan Polri lah. Masa sih nggak ada sipil yang jago, saya juga bisa kan lebih tegas dari Polisi dan Tentara kan. Masa di antara itu, jutaan birokrat atau puluhan atau ribuanlah yang sekarang pada level itu nggak punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah gitu loh," tutur Fahri.
Baca Juga: Golkar Minta Dua Jenderal Polri yang Jadi Plt Gubernur Netral
"Ambil saja dari kementerian-kementerian, pejabat eselon satu yang kira-kira memiliki kemampuan manajerial yang bagus," tambah Fahri.
