Infografis
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, ada alasan yang mendasarinya memperbanyak pertemuan informal. Berdasarkan pengalamannya, pertemuan-pertemuan informal lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Rapim DPR juga sepakat membuat terobosan untuk meningkatkan tingkat pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para wakil rakyat.
Bamsoet menjelaskan, pimpinan DPR akan bekerja sama dengan bagian pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu anggota DPR yang kesulitan melakukan pelaporan LHKPN.
"Kami akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LKHPN. Kerja sama ini tentu akan mempermudah bagi anggota DPR melakukan pelaporan LHKPN, sehingga kita harapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaaannya ke KPK," pungkas Bamsoet.
Baca Juga: DPR Dorong Pemerintah Setarakan UKP PIP dengan Kementerian
