Infografis
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal polisi menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Menurut Fadli biasanya latar belakang tokoh ditunjuk menjadi pelaksana tugas kepala daerah dari pejabat sipil yang menguasai daerah itu.
"Dan tidak ada satu potensi conflict of interest. Atau konflik kepentingan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Dua pejabat tinggi yang akan mendapat tugas itu Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.
Fadli mengatakan kebijakan mendagri bertentangan dengan semangat keadilan dan transparansi kalau benar terjadi.
"Kenapa tidak pejabat yang terkait yang ada di dalam kemendagri atau mungkin yang di daerah itu? Sekda atau mereka yang juga sangat senior di jabatan pemdanya," ujar Fadli.
Fadli menganggap rencana mendagri aneh.
"Seharusnya itu bisa menimbulkan berbagai keraguan di masyarakat untuk pilkada yang transparan, yang bersih, yang jujur dan demokratis. Segera saya kira harusnya itu direvisi saja. Dan karena ini menurut saya akan menimbulkan satu kegaduhan baru," tutur Fadli.
Potensi konflik kepentingan di Jawa Barat, menurut dia, akan semakin tinggi karena salah satu calon gubernur yang berlaga di pilkada juga perwira tinggi polisi, Anton Charliyan, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Artinya bisa terkait. Kalaupun misalnya taruhlah yang sang Plt ini bertindak betul-betul adil dan tidak berpihak, tetapi secara image kan bisa menimbulkan sangkaan dan hal-hal yang tidak perlu," ujar Fadli.
"Jadi seharusnya sekdalah atau siapa atau pejabat senior lain yang memang merupakan mempunyai kemampuan di situ. Saya kira ini ada suatu keanehan dalam penunjukan oleh Mendagri. Dan Mendagri seharusnya bisa merevisi," Fadli menambahkan.
Menurut Fadli masyarakat nanti bisa beranggapan kalau pengangkatan jenderal polisi sebagai pejabat kepala daerah punya kepentingan tertentu.
"Ini bisa mengarah pada suatu pilkada curang. Dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Ini anggapan loh ya. Jadi kenapa, karena orang yang ditunjuk itu orang yang tidak ada kaitan atau orang yang tidak lazim. Saya kira ini harus ditolaklah," kata Fadli.
Menurut Fadli biasanya latar belakang tokoh ditunjuk menjadi pelaksana tugas kepala daerah dari pejabat sipil yang menguasai daerah itu.
"Dan tidak ada satu potensi conflict of interest. Atau konflik kepentingan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Dua pejabat tinggi yang akan mendapat tugas itu Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.
Fadli mengatakan kebijakan mendagri bertentangan dengan semangat keadilan dan transparansi kalau benar terjadi.
"Kenapa tidak pejabat yang terkait yang ada di dalam kemendagri atau mungkin yang di daerah itu? Sekda atau mereka yang juga sangat senior di jabatan pemdanya," ujar Fadli.
Fadli menganggap rencana mendagri aneh.
"Seharusnya itu bisa menimbulkan berbagai keraguan di masyarakat untuk pilkada yang transparan, yang bersih, yang jujur dan demokratis. Segera saya kira harusnya itu direvisi saja. Dan karena ini menurut saya akan menimbulkan satu kegaduhan baru," tutur Fadli.
Potensi konflik kepentingan di Jawa Barat, menurut dia, akan semakin tinggi karena salah satu calon gubernur yang berlaga di pilkada juga perwira tinggi polisi, Anton Charliyan, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Artinya bisa terkait. Kalaupun misalnya taruhlah yang sang Plt ini bertindak betul-betul adil dan tidak berpihak, tetapi secara image kan bisa menimbulkan sangkaan dan hal-hal yang tidak perlu," ujar Fadli.
"Jadi seharusnya sekdalah atau siapa atau pejabat senior lain yang memang merupakan mempunyai kemampuan di situ. Saya kira ini ada suatu keanehan dalam penunjukan oleh Mendagri. Dan Mendagri seharusnya bisa merevisi," Fadli menambahkan.
Menurut Fadli masyarakat nanti bisa beranggapan kalau pengangkatan jenderal polisi sebagai pejabat kepala daerah punya kepentingan tertentu.
"Ini bisa mengarah pada suatu pilkada curang. Dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Ini anggapan loh ya. Jadi kenapa, karena orang yang ditunjuk itu orang yang tidak ada kaitan atau orang yang tidak lazim. Saya kira ini harus ditolaklah," kata Fadli.
