Infografis
Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta memiliki 11 poin catatan di 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. Hari ini, Anies dan Sandiaga genap 100 hari setelah dilantik Presiden Joko Widodo Senin 16 Oktober 2017 lalu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengakui kerja 100 hari belum bisa dinilai secara komprehensif. Sebab, masa bakti kepala daerah lima tahun.
"Tapi 100 hari ini tonggak kami melihat arahnya kemana Pak Anies dan Sandi akan bawa warga Jakarta untuk 5 tahun kedepan," ujar Gembong saat konferensi pers di ruang rapat fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta, di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Menurut Gembong, Fraksi PDI Perjuangan hingga saat ini belum tahu arah kebijakan dan pembangunan dari Anies dan Sandiaga.
"Fraksi PDIP belum bisa menampakkan wajah DKI Jakarta akan diabwa kemana oleh Pak Anies dan Sandi 5 tahun kedepan. Karena tonggaknya belum jelas sekarng ini," katanya.
Berikut 11 poin kritik fraksi PDI Perjuangan ke Anies dan Sandiaga.
1. Pernyataan Pribumi
Setelah dilantik sebagai Gubernur di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Anies menyebut kata pribumi yang akhirnya membuat kontroversi ditengah masyarakat.
Pasca-Pilkada, Gembong menilai seharusnya Anies-Sandi bisa lagi berada di tengah-tengah masyarakat dan bukan lagi milik orang-orang yang memilihnya.
"Gubernur dan wakil gubernur harus bekerja demi seluruh warga Jakarta. Tidak perlu lagi ada dikotomi antara pribumi - non-pribumi, pendukung dan bukan pendukung. Kami minta Anies-Sandi fokus bekerja menata Jakarta bukan pintar menata kata," kata Gembong.
2. Membuka Kawasan Monas Untuk Kegiatan Umum
Kebijakan yang kemudian membuat polemik yakni membuka kawasan Monas untuk berbagai kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa banyak.
Menurut fraksi PDI Perjuangan kawasan Monas merupakan Ring 1, yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Kawasan itu sebisa mungkin steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak.
3. Pagar Pembatas Monas Dicopot
Kebijakan Anies dan Sandiaga mencopot pagar pembatas rumput di Monas juga ikut dikritik meski ingin menciptakan Monas sebagai taman kota.
Menurut Gembong rumput yang di Monas dibatasi dengan pagar pembatas dengan sling besi. Supaya rumput tidak diinjak oleh para pengunjung Monas yang mencapai ribuan tiap harinya.
4. Jumlah TGUPP yang Fantastis
Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebesar Rp28 miliar untuk 73 orang pembantu Anies dan Sandiaga juga mendapat kritik dari partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
Jumlah tersebut dinilai berlebihan, apalagi anggarannya diambil melalui APBD Jakarta 2018.
5. Penataan Pasar Tanah Abang
Kebijakan Anies dan Sandiaga membolehkan PKL berjualan di jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, juga dinilai tidak tepat. Pasalnya, pemerintah DKI menutup jalan dari pukul 8.00 WIB samapi 18.00 WIB.
Gembong menerangkan, saat era Joko Widodo para PKL ditertibkan dan masuk ke Blok G.
"Saat itu pasar tradisional yang terkenal di mancanegara ini menjadi sangat nyaman, kemacetan pun berkurang karena jalan difungsikan sebagai seharusnya," kata Gembong.
6. Pascaputusan MA tentang Pencabutan Aturan Larangan Motor
Pada penataan kawasan jalan protokol M. H. Thamrin-Merdeka Barat, Fraksi PDIP menyesalkan lambatnya eksekusi kebijakan yang harusnya dilakukan cepat oleh Gubernur pasca dibatalkannya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Mahkamah Agung.
"Yang perlu disadari adalah, jalan tersebut merupakan kawasan ring 1 yang menjadi akses vital pejabat negara maupun tamu dari mancanegara saat berada di Jakarta," katanya.
7. Rusunami Berkonsep Rumah DP Nol Rupiah
Fraksi PDI Perjuangan menilai harga rumah yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
8. OK OTrip Diterapkan Setengah Hati
Program One Karcis One Trip dinilai diterapkan setengah hati oleh pemerintah DKI era Anies dan Sandiaga.
"Kami dari kalangan wakil rakyat justru lebih mendukung setiap yang ber-KTP DKI digratiskan saja sekalian. Manfaatkan APBD yang ada jadi dimaksimalkan subsidinya buat rakyat," kata dia.
9. Becak Dioperasikan Lagi
Fraksi PDI Perjuangan mengkritik kebijakan Anies menghidupkan becak sebagai angkutan lingkungan.
Meski direncanakan becak akan dijadikan angkutan lingkungan, Fraksi PDI Perjuangan menilai hal itu tidak diperlukan. Karena sudah ada transportasi alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan kota modern dan megapolitan. Yaitu, sudah banyak bajaj berbahan bakar gas (BBG) yang menjadi angkutan lingkungan, lalu Qute yang menggantikan bemo. Serta dibantu oleh transportasi ojek berbasis aplikasi.
10. Pencabutan HGB Pulau Reklamasi
Gembong menilai Anies dan Sandiaga harus perlu banyak belajar soal pengelolaan pemerintahan agar dapat menghargai keputusan pemerintah mengenai sertifikat HGB yang telah diterbitkan.
"Bahwa HGB itu muncul karena ada rekomendasi dari pemerintah provinsi yakni DKI Jakarta. Kalaupun ingin mencabut, Anies-Sandi mengajak duduk DPRD DKI untuk membahas rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN sesuai dengan janjinya ketika paripurna perdana," kata Gembong.
11. Ok Oce Tak Berpihak Pada Pelaku UMKM
Program unggulan Anies dan Sandiaga soal Ok Oce dinilai tidak konsisten karena pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen.
"Selama masa kampanye, Sandi berkomitmen memberikan modal khusus bagi para peserta tanpa jaminan apapun. Namun ia kemudian meralat pernyataannya. Sandi mengatakan kalau ia dan Anies tidak pernah berjanji memberikan modal," kata Gembong.
