Infografis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku industri keuangan tidak bersikap menunggu dan melihat lagi karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini baik dan tepat untuk mengembangkan usaha, sedangkan Pilkada serentak yang bakal digelar tahun 2018 tidak membuat mereka ragu bertindak.
"Kalau industri keuangan ikut-ikutan 'wait and see' kapan mau bertindak," kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta, Kamis malam.
Ia menyebutkan jika pelaku ekonomi bersikap wait and see karena tahun 2018 ada pelaksanaan pilkada serentak, maka sebenarnya setiap tahun ada pilkada. "Apa mau nunggu terus? " tanya Presiden.
Presiden minta agar urusan politik dipisahkan dari urusan ekonomi dan bisnis.
Baca Juga: Jokowi: di Indonesia, Praktek Keseharian Islam Santun dan Moderat
"Biarin yang pilkada, pilkada, yang ekonomi harus tetap jalan. Ekonomi main di ekonomi, politik biar politik," katanya.
Ia juga mengingatkan industri keuangan khususnya perbankan tidak asyik mengelola atau menghimpun dana namun kemudian susah dalam menyalurkan kredit.
"Atau debiturnya hanya itu-itu saja, tidak merata dan tidak menyebar," katanya.
Ia menyebutkan pemerintah terus mendorong masyarakat semakin terhubung dengan perbankan.
Pemerintah menggencarkan program kehutanan sosial dan sertifikat tanah di mana program itu juga terkait dengan perbankan "Tahun 2017, sebanyak lima juta sertifikat diterbitkan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat," katanya.
Baca Juga: Pertahankan Airlangga, PKS Ingatkan Komitmen Jokowi Dahulu
Ia menyebutkan dari 126 juta bidang tanah, saat ini baru 46 juta bidang tanah yang besertifikat, masih 86 juta bidang tanah belum bersertifikat. "Kalau setahun hanya 500.000 sertifikat, puluhan tahun baru semua bersertifikat, " katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meminta BUMN, BUMD dan perbankan mencari model pembiayaan terutama pembiayaan infraatruktur sehingga tidak aemua tergantung kepada APBN karena dari APBN lebih untuk kepentingan rakyat banyak.
"Daerah bisa menerbitkan obligasi daerah tetapi harus benar-benar untuk membangun infrastrukrur yang produktif," kata Presiden Jokowi. (Antara)
