Tiga Dokter Tolak Diperiksa KPK Sebagai Saksi Bimanesh

Rabu, 17 Januari 2018 | 19:08 WIB
Tiga Dokter Tolak Diperiksa KPK Sebagai Saksi Bimanesh
Dokter Rumah Sakit Permata Hijau Bimanesh Sutarjo resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (12/1/2018) malam. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Tiga dokter menolak diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bimanesh Sutarjo. Bimanes merupakan dokter pada Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang kini menjadi tersangka dugaan menghalang-halangi penyidikan terhadap Setya Novanto. 
 
"Tiga saksi menolak permintaan BST tersebut untuk diperiksa sebagai saksi meringankan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (17/1/2018).
 
Ketiga orang itu yaitu anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban, dokter forensik dari Universitas Indonesia dokter Budi Sampoerna dan dokter Prasetyono.
 
Ketiga dokter itu diajukan Bimanesh untuk saksi meringankan. Mereka masuk tim IDI ketika memeriksa Bimanesh. 
 
"Hal tersebut sudah diinformasikan pada penyidik dan KPK tentu menghargainya," kata Febri.
 
Fredrich dan Bimanesh diduga bekerjasama untuk memasukkan Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya kini ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1/2018) malam di rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1/2018) siang di rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
 

 
 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI