Infografis
Suara.com - Pengamat Politik Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengomentari masuknya dua jenderal TNI AD dalam struktur pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Ia mengakui nuansa kontestasi menjelang pemilu 2019 sudah terasa.
"Nuansa kontestasi sudah terasakan mengawali pilkada langsung 2018.Apalagi kompetisi pilkada yang juga memunculkan calon-calon dari TNI dan Polri. Situasi ini tampaknya berpengaruh terhadap persiapan menyongsong pemilu 2019," kata Siti saat dihubungi oleh Suara.com, Rabu (17/1/2018).
Meskipun pola koalisi pilkada dan calonp-calon yang muncul dalam pilkada tidak seluruhnya bisa digunakan sebagai landasan memetakan pola koalisi dan calon, setidaknya gambaran politik di pilkada saat ini memberi ilustrasi untuk pemilu 2019.
Lepas dari itu, Siti mengingatkan jangan sampai kebijakan jokowi diterjemahkan sebagai cara untuk menerapkan pendekatan stabilitas politik untuk menciptakan prakondisi menyongsong pemilu 2019.
Baca Juga: Alasan Jokowi Pertahankan Airlangga Meski Jadi Ketum Golkar
"Dominasi pendekatan stabilitas akan mengancam praktik demokrasi karena komunikasi dua arah antara penerintah dan rakyat tidak terjadi. Demokrasi bisa terancam," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, hari ini Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko untuk menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar masuk dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Agum menggantikan mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasim Muzadi yang telah meninggal dunia.
