Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, membenarkan dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan Menteri Sosial. Namun Idrus mengaku belum mau membicarakan program kerjanya sebagai Mensos.
"Saya saat ini sedang menuju Istana. Masih macet," kata Idrus saat dihubungi oleh Suara.com, Rabu (17/1/2018).
Idrus menegaskan dirinya belum mau banyak berbicara mengenai program kerjanya saat nanti menjabat sebagai Mensos. "Nanti itulah. Nanti kalau saya sudah dilantik," ujarnya.
Idrus menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofiffah Indar Parawansa. Khofiffah mundur dari kabinet karena memutuskan berlaga menjadi Calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilgub Jatim yang berlangsung pertengahan tahun 2018.
Baca Juga: Moeldoko Geser Teten, Ini Lima Pejabat Baru di Kabinet Jokowi
Idrus Marham lahir di Pinrang Sulawesi Selatan pada tahun 1962. Sejak muda, Idrus banyak aktif dan terlibat pada organisasi kepemudaan dan keagamaan seperti Karang Taruna dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).Idrus Marham melepas masa lajanganya pada umur 47 tahun dengan menikahi Ridro Ekasari (umur 28 tahun) pada hari kamis 4 Juni 2009.
Idrus Marham menempuh pendidikannya dari SD hingga SMA di daerah asalnya Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA pada tahun 1979 Idrus melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Alaudin Makassar.Tahun 1983 Idrus melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang.[1] Pada tahun 2009 ketika masih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 Idrus menyelesaikan pendidikan S3 nya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Masuknya Idrus dalam dunia politik dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada pemilu 1997.Setelah itu melalui partai Golkar ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tiga periode berturut-turut yaitu 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2004 untuk daerah pemilihan III Sulawesi Selatan.
Salah satu peran Idrus yang menonjol sebagai anggota DPR adalah ketika Ia menjadi ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Skandal ini muncul di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009 - 2014.
