Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memastikan partainya tidak pernah meminta mahar pada kandidat Pilkada yang diusung PAN.
Dia menyatakan hal itu saat wartawan menyinggung pengakuan La Nyalla Mattalitti mengenai adanya permintaan uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai kompensasi agar diberi rekomendasi sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
"Saya tidak mau mengomentari yang lain. Misalnya kita di Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, boleh ditanya sama kandidat, tentu tidak ada (mahar politik)," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Zulkifli mengatakan partai politik dilarang meminta uang dari kandidat yang akan diusung. Namun jika uang tersebut digunakan untuk operasional pencalonan, Zulkifli tak mempersoalkan.
Baca Juga: Pakai Istilah Mahar Politik Berbahaya, Bisa Sudutkan Islam
"Seperti kemarin di Jawa Tengah, saya konsolidasi untuk Sudirman Said, kita buat lima titik konsolidasi internal partai. 13 ribu kader-kader mulai dari desa. Perlu makan nasi kotak, kami urunan. DPRD dan DPR kami urunan, DPP menyumbang," ujar Zulkifli.
"Tapi kandidat juga memberikan transport Rp100 ribu per anggota per orang yang datang. Kandidat menyumbang untuk ongkos pulangnya sebagai relawan untuk nanti membantu. Sebanyak 13 ribu banyak juga," tambah Zulkifli.
Menurutnya, kandidat tetap mengeluarkan uang untuk keperluan pencalonan dirinya. Sebab, banyak hal yang mesti dibiaya selama proses pencalonan, mulai dari kampanye hingga biaya membayar saksi saat rekapitulasi suara.
Jika tidak demikian, lanjut Zulkifli, maka potensi dicurangi sangat besar. Sebab itu mesti disiapkan dana yang besar untuk membayar orang yang dipekerjakan, terutama mereka yang menjadi saksi.
"Kemarin saya itu buat lima titik di Jawa Tengah, dari 35 Kabupaten. Bayangkan tuh, datangnya saja 6 jam. Makan siang, mesti sewa bus. Kita pertemuan dengan ribuan orang perlu tempat, sewa lagi. Makanya urunan. Parpol kami keluar uang, DPR kami keluar biaya, tapi juga kandidat membantu ongkos pulang relawan-relawan. Saya kira itu suatu operasional," kata Zulkifli.
Baca Juga: Tokoh FPI: Jangan Mau Dipecah Belah Isu Mahar Politik
