Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari menyatakan, organisasnya berencana bertemu Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan juga kepolisian untuk meminta pengawasan paparan kelompok radikal dan ekstrimis terhadap organisasi perempuan yang ada di daerah.
Organisasi yang berdiri sejak 1998 tersebut menjadikan pencegahan radikalisme dan ekstrimisme terhadap perempuan, sebagai salah satu program utama mereka tahun ini.
Rencana pertemuan dengan tiga lembaga itu, kata Dian, didasari oleh temuan adanya perekrutan beberapa anggota KPI oleh organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia, sebelum ormas tersebut dibubarkan.
Baca Juga: Kecewa dengan KPU dan Bawaslu, Rhoma Irama Ingin Gugat
Kepada Anadolu Agency, Dian mengungkapkan penarikan anggota KPI oleh HTI itu dialami oleh empat wanita yang memegang posisi penting di beberapa kantor cabang KPI.
Dia menyebut, empat orang yang mengalami perekrutan kelompok radikal tersebut adalah anggota KPI dari Kabupaten Bandung, Pontianak, Samarinda, dan Lombok Barat.
Dian membeberkan, kelompok radikal banyak mengincar anggota KPI yang duduk di kursi ketua kelompok, ketua tingkat desa, pengurus ataupun pengawas.
Berbagai cara, ujar Dian, dilakukan kelompok esktrimis demi mendapatkan perhatian pengurus KPI yang telah ditargetkan.
Pertama, sebut Dian, perwakilan dari kelompok radikal itu mengajak anggota KPI untuk berbicara dan berdiskusi tentang Alquran. Seiring perjalanan, anggota KPI tersebut akan didoktrin secara perlahan tentang paham radikal.
Baca Juga: Oesman: Hanura Nggak Sebodoh Itu
“Beberapa kawan yang sudah sadar, mereka minta setop dan tidak ingin melanjutkan diskusi itu. Tapi empat orang yang percaya itu memilih untuk keluar dari KPI,” kata Dian.
Usaha kelompok radikal dipastikan KPI tidak berhenti sampai di situ. Ada cara lain yang juga digunakan untuk menyeret anggota KPI masuk ke dalam ormas tersebut.
Salah satunya, sebut Dian, adalah dengan mengundang anggota KPI sebagai narasumber dalam sebuah diskusi.
“Nah, ketika dia ngomong sebagai narasumber, dia direkam pakai video (oleh kelompok radikal tersebut). Video itu nantinya dikirim ke anggota-anggota KPI yang lain sambil mengklaim bahwa pengurus-pengurus KPI sudah bergabung dengan kelompok radikal itu,” jelas Dian.
Lebih lanjut, KPI juga melakukan identifikasi atas temuan-temuan di lapangan. Dian berujar, timnya mendapati bahwa kelompok ekstrim menargetkan pengurus KPI dikarenakan alasan telah mengenyam pendidikan organisasi yang lebih tinggi.
“Pengurus di sini kan harus melalui beberapa tahapan pendidikan, mulai dari pendidikan kader dasar, menengah dan advokasi. Tidak hanya itu, mereka (kelompok ekstrimis) juga menargetkan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus,” ungkap Dian.
Dari 48 ribuan anggota pemegang kartu KPI saat ini, Dian mengatakan, anggotanya yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTB terbilang rentan disusupi oleh kelompok radikal.
KPI menduga, perekrutan yang dilakukan oleh kelompok radikal terhadap perempuan sudah dibuat dengan sistematis. Target akhirnya, duga Dian, perempuan yang bersedia bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut akan dijadikan sebagai martir.
“Paling parah adalah menjadi pengantin bom bunuh diri, dan itu khas perempuan karena menggunakan alat seperti panci saat beraksi,” tutur Dian.
