Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari menyatakan, organisasnya berencana bertemu Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan juga kepolisian untuk meminta pengawasan paparan kelompok radikal dan ekstrimis terhadap organisasi perempuan yang ada di daerah.
Organisasi yang berdiri sejak 1998 tersebut menjadikan pencegahan radikalisme dan ekstrimisme terhadap perempuan, sebagai salah satu program utama mereka tahun ini.
Rencana pertemuan dengan tiga lembaga itu, kata Dian, didasari oleh temuan adanya perekrutan beberapa anggota KPI oleh organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia, sebelum ormas tersebut dibubarkan.
Baca Juga: Kecewa dengan KPU dan Bawaslu, Rhoma Irama Ingin Gugat
Kepada Anadolu Agency, Dian mengungkapkan penarikan anggota KPI oleh HTI itu dialami oleh empat wanita yang memegang posisi penting di beberapa kantor cabang KPI.
Dia menyebut, empat orang yang mengalami perekrutan kelompok radikal tersebut adalah anggota KPI dari Kabupaten Bandung, Pontianak, Samarinda, dan Lombok Barat.
Dian membeberkan, kelompok radikal banyak mengincar anggota KPI yang duduk di kursi ketua kelompok, ketua tingkat desa, pengurus ataupun pengawas.
Berbagai cara, ujar Dian, dilakukan kelompok esktrimis demi mendapatkan perhatian pengurus KPI yang telah ditargetkan.
Pertama, sebut Dian, perwakilan dari kelompok radikal itu mengajak anggota KPI untuk berbicara dan berdiskusi tentang Alquran. Seiring perjalanan, anggota KPI tersebut akan didoktrin secara perlahan tentang paham radikal.
Baca Juga: Oesman: Hanura Nggak Sebodoh Itu
“Beberapa kawan yang sudah sadar, mereka minta setop dan tidak ingin melanjutkan diskusi itu. Tapi empat orang yang percaya itu memilih untuk keluar dari KPI,” kata Dian.
