Infografis
Munarman juga meminta ketentuan pidana dalam UU ormas yang baru disahkan tersebut dihapus. Sebab dalam UU ini menyatakan bila ormas yang dibubarkan, anggotanya yang tidak aktif pun bisa dipidana.
"Ancaman pidananya berat, seumur hidup masalahnya. Ini melanggar prinsip-prinsip hukum pidana. Kami minta supaya pasal-pasal tadi dihapuskan secara keseluruhan dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi kita," kata dia.
Sementara itu, Hakim Konstitusi I dewa Gede Palguna menyarankan para pemohon untuk mempertimbangkan kembali perkara yang mereka ajukan. Hal ini menyusul rencana revisi UU Ormas tersebut di DPR.
"UU Ormas ini kan masih dalam tahap revisi di DPR, kalau nanti materi perkara anda masuk dalam revisi bagaimana? Mungkin itu perlu dipertimbangkan, apa nggak bisa sabar sedikit saja," ujar I Dewa.
Baca Juga: Fakta Baru Tentang HTI Akan Dibuka di Persidangan, Apa Itu?
Usai membacakan materi perkara yang diajukan, dan tanggapan hakim anggota, persidangan pun diakhiri oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman. Persidangan selanjutnya dilaksanakan dua pekan mendatang.
"Pemohon diberi waktu selama 14 hari untuk memperbaiki matari perkara permohonan. Penyerahan perbaikan permohonan paling lambat Senin 29 Januari," kata dia.
Sementara itu para pemohon diantaranya adalah pemohon I dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kemudian Yayasan Forum Silaturarrahim Antar Pengajian Indonesia sebagai pemohon II, Perkumpulan Pemuda Muslim Indonesia pemohon III, perkumpulan Hidayatullah pemohon IV, dan Munarman (Jubir FPI) pemohon V.
