Kalbar dan Papua Jadi Daerah Paling Rawan di Pilkada 2018

Senin, 15 Januari 2018 | 13:56 WIB
Kalbar dan Papua Jadi Daerah Paling Rawan di Pilkada 2018
Kapolri Jenderal Tito Karnavian audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas potensi kerawanan gangguan keamanan dalam Pilkada serentak 2018. (suara.com/Erick Tanjung)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kalimantan Barat dan Papua menjadi daerah paling rawan di Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Kedua daerah ini dinilai tingkat kerawanannya tinggi karena partai pendukung pemerintah dan partai oposisi saling berhadapan atau mendukung pasangan calon sendiri sendiri.

"Di tempat yang ada head to head itu ada partai pendukung pemerintah dan partai oposisi, bagi Polri itu daerah yang jadi atensi," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Sedangkan untuk di daerah yang calon tunggal dinilai relatif aman‎. Sehingga Polri dan TNI tidak terlalu banyak mengerahkan pasukan di daerah tersebut.

"Jadi kekuatan secukupnya saja, sehingga kekuatan (pasukan) di tempat yang relatif aman kami akan geser‎ ke tempat yang relatif ada kerawanan isu sensitif," ujar dia.

Baca Juga: Kapolri dan Mendagri Rapat Bahas Potensi Kerawanan Pilkada 2018

Selanjutnya, Tito mengaku dalam waktu dekat ia bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan meninjau langsung pengamanan di daerah-daerah yang melakukan Pilkada Serentak.‎

Dalam kunjungan itu, Kapolri dan Panglima akan memberikan arahan kepada jajarannya untuk menjaga keamanan Pilkada Serentak.

"Setelah penetapan (pasangan calon), saya janji dengan Panglima akan berputar ke semua wilayah, di mulai dari Samarinda hari Rabu. Saya dan Panglima akan memberikan‎ arahan kepada jajaran untuk sikap netral Polri dan TNI," kata dia.

‎Dalam kunjungan ke daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada itu, Tito dan Panglima TNI akan mengecek kekuatan personelnya di lapangan.

"Kami lihat rencana operasinya, kekuatan TNI cukup atau tidak, kekuatan Polri cukup atau tidak. Nanti kalau kekuatan (pasukan) tidak cukup, kami minta jajaran menambah BKO dari mana. Panglima TNI juga bilang kalau kurang personel nanti ditambah pasukan," ‎kata dia.

Baca Juga: Pilkada 2018 Marak Calon Tunggal, Gerindra: Merusak Demokrasi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI