Infografis
Suara.com - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), bakal menggelar Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, pada tanggal 8-10 Februari 2018, di Jakarta.
Ketua UKP-DKAAP Din Syamsuddin mengatakan, mubes tersebut melibatkan presidium Interreligous Council (IRC) atau Dewan Lintas Agama, dan bertemakan "Rukun dan Bersatu Kita Maju.”
Ia mengungkapkan, sebanyak 450 pemuka agama dari berbagai daerah akan hadir dalam acara tersebut. Nantinya, peserta yang hadir merupakan peserta yang diusulkan dari IRC.
"Pertemuan ini ajang silahturahi, bertukar pikiran di antara pemuka agama untuk membahas masalah-masalah yang ada, khussunya umat beragama. Jadi bukan masalah imajinatif, sehingga bisa dicarikan solusinya,” kata Din dalam jumpa pers di Kantor UKP-DKAAP, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Ia menjelaskan, mubes itu digelar untuk mencegah konflik antarumat beragama di Indonesia meski telah menyepakati Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ideologi pemersatu bangsa.
"Kami tidak menutup mata atas adanya ketegangan atau konflik agama. Ini bisa disebabkan karena kesalahpahaman antara agama itu sendiri, karena tak memahami misi agama, yakni perdamaian. Ada pula konflik yang disebabkan sempitnya pemahaman terhadap kitab suci. Ada pula faktor lain yang menganggu, seperti kesenjangan ekonomi dan politik,” ungkapnya.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga tak memungkiri, acara tersebut juga akan membahas isu intoteleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama.
"Kami tidak menutup mata akan ada (bahas) intoleransi, radikalisme, dan berbagai bentuk kekekarasan yang juga sering mengatasnamakan agama. Kami bersepakat perlu ada pertemuan, duduk bersama untuk menjaga moralitas yang besar itu lalu mengatasi gejala-gejala," kata Din.
Din membantah acara tersebut digelar karena adanya momen Pilkada 2018 dan menjelang Pemilihan Presiden 2019.
"Ini acara tidak secara khusus karena akan ada pilkada dan pilpres. Tapi itu menjadi bagian dari konsen kami di mana kerukunan terganggu karena pilkada ini,” tuturnya.
Setelah mubes, kata Din, hasil-hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
