Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus menandatangani kontrak politik dengan cabang partainya di Sumatera Utara.
Ia mengatakan, kontrak politik itu sebagai imbalan PPP mendukung Djarot-Sihar sebagai bakal calon gubernur dan bakalcalon wakil gubernur dalam Pilkada Sumut 2018. Padahal, keduanya bukan kader PPP.
"Karena ada keberatan dari teman-teman PPP di sana (Sumut), maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam," kata Arsul di DPR, Jakarta, Rabu (10/1/ 2018).
Baca Juga: PDIP Tunjuk Puti Soekarno Gantikan Azwar Anas untuk Pilkada Jatim
Dalam kontrak politik itu, disebutkan bahwa apabila Djarot-Sihar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, maka kedua sosok ini harus mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran.
"Memang ini digelorakan oleh PPP. Kami tahun lalu mendistribusikan lebih dari 50.000 Al Quran di luar Pulau Jawa, khususnya provinsi yang Islamnya masih minoritas," ujar Arsul.
Poin kedua, PPP juga meminta agar Pemprov Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Djarot-Sihar untuk mengalokasikan APBD lebih besar lagi untuk kepentingan pendidikan Islam yang ada di Sumut.
"Ketiga, Pak Djarot dan Pak Sihar juga diminta agar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran Miras di wilayah Sumut," tutur Arsul.
Poin keempat, Djarot dan Sihar harus berkomitmen meningkatkan indeks pembangunan SDM serta komitmen mengentaskan kemiskinan di Sumut.
Baca Juga: Ngeri! Pinggul Adik Nikita Mirzani Nyaris Hancur Terlindas Truk
"Kami sampaikan juga ke Pak Sihar karena kebetulan non muslim dan ini teman-teman PPP di sana merasa keberatan, meskipun nonmuslim tapi nanti silaturahmi dengan muslim lebih baik lagi," kata Arsul.
